banner 970x250
banner 970x250
banner 970x250
banner 970x250

Audit BPK, Kepala BKPSDM Zulpikar Sebut Tidak Masalah

  • Bagikan
Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Lubuklinggau Zulpikar
Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Lubuklinggau Zulpikar
banner 468x60

WIDEAZONE.COM, LUBUKLINGGAU — Silakan saja Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyebutkan dirinya kurang proaktif dalam menghentikan gaji pegawai yang memasuki masa pensiun dan hasil audit tidak ada masalah. 

Hal itu disampaikan Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Lubuklinggau Zulpikar  saat diwawancarai Wideazone.com dan Zoom Post melalui sambungan seluler, Sabtu (9/1/2021).

“Tidak ada masalah, bisa saja temuan BPK. Bukan kurang proaktif, kami sudah mengedarkan. Enam bulan sebelum masa pensiun mereka harus mengajukan. Kalau mereka (ASN yang pensiun) tidak mengajukan, kami tidak bisa maksanya. Aktiflah kita, kita kan sudah buat surat edaran,” kata Zulpikar.

Zulpikar menjelaskan, ada ASN yang memasuki usia pensiun tapi terlambat mengurus SK-nya, sehingga gaji masih dibayar penuh oleh OPD tempat yang bersangkutan bertugas. Jadi kalau ada kelebihan penerimaan gaji yang seharusnya mereka telah pensiun, maka PT Taspen akan memotong gaji mereka ketika mereka pensiun.

“Ada yang terlambat ngurus pensiun, yang seharusnya masuk usia pensiun. Pada intinya kalau ada lebih pembayaran, ASN tersebut akan dipotong PT TASPEN waktu pengurusan gaji pensiun,” jelasnya.

Sebelumnya BPK RI menemukan adanya Dugaan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp 105 juta atas pegawai yang telah memasuki usia pensiun, hal itu terlihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun anggaran 2019 kota Lubuklinggau dengan nomor 46.A/LHP/XVIII.PLG/06/2020.

LHP BPK tersebut berisi, pemerintah kota Lubuklinggau tahun anggaran 2019 telah menganggarkan belanja pegawai sebesar Rp434.967.439.944,64 dan realisasi hingga dengan 31 desember 2019 sebesar Rp396.166.114.692,72 atau 91,08%. Realisasi belanja pegawai dengan objek belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp272.245.755.424,00.

Dalam hal ini terdapat pegawai yang pensiun, proses terbitnya SK pensiun diawali dengan BKPSDM menyampaikan surat edaran kepada OPD terkait. Berkaitan dengan pegawai yang pensiun kemudian pegawai yang bersangkutan mengurus dokumen yang diperlukan, guna keperluan pensiun.

Dokumen yang sudah lengkap diserahkan oleh pegawai ke BKPSDM. Selanjutnya BKPSDM melakukan entry data ke Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN untuk keperluan penerbitan SK pensiun di Daerah yang akan digunakan BPKAD untuk menerbitkan SKPP.

Berdasarkan uji petik oleh BPK, diketahui bahwa terdapat Kelebihan Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang telah melewati batas usia pensiun, akan tetapi masih menerima gaji dengan total sebesar Rp105.089.500,00.

Hasil konfirmasi pihak BPK ke Bendahara Gaji diketahui bahwa pada saat pembayaran gaji tersebut, Bendahara Gaji belum menerima Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) atas 13 pegawai yang pensiun.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui 4 SK pensiun terlambat diterbitkan oleh BKPSDM dengan keterlambatan antara 1 sampai 34 hari. Atas keterlambatan tersebut BPKAD terlambat menerbitkan SKPP dengan keterlambatan antara 1 sampai 110 hari.

Oleh sebab itu, diduga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas belanja pegawai sebesar Rp105.089.500,00. Hal tersebut disebabkan kepala BKPSDM Diduga Kurang Proaktif dalam menghentikan gaji pegawai yang memasuki masa pensiun.

Laporan Hendriansyah

Editor Abror Vandozer

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *