APBD 2020 Disepakati Legislatif dan Eksekutif Sumatera Selatan

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumsel dan Gubernur Sumatera Selatan terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) APBD Tahun Anggaran 2020, resmi disepakati dalam Rapat Paripurna VII DPR Sumsel, Jumat (13/12/2019)

Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati SH MH mengatakan, Kami dari DPRD menyikapi perjalanan panjang, dinamika luar biasa dan kami berusaha untuk maksimal dalam membahas dan menyusun program anggaran yang diajukan pihak eksekutif.

“ Pada pembahasan hari terakhir rapat banggar ada perbedaan persepsi tentang beberapa program yang belum bisa disamakan. Hal ini tentunya bahwa pemerintahan daerah di bawah koridor Kementerian Dalam Negeri, sehingga pada selasa kemarin kami berangkat ke Kementerian telah dijabarkan semuanya, dihadiri tim anggaran pemerintah daerah (TAPD, anggota banggar dan sebagian anggota DPRD Sumsel guna mendengarkan petunjuk dalam pembahasan PPAS, kata Anita selepas rapat paripurna VII DPRD Sumsel.

Ia menambahkan, dalam pembahasan itu dijelaskan tentang koridor kewenangan. Kita bicara normative terhadap kewenangan.

“ Dalam kebijakan tersebut kita tidak membicarakan masalah angka dan struktur penganggaran sebab dari Dirjen Bina Keuangan Daerah mengatakan kalau kami sudah mengikutsertakan masalah angka-angka artinya kami menjadi bagian dari Banggar dan TAPD,” tambahnya.

Dalam Rapat Paripurna, Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru mengapresiasi kepada pihak legislatif dan eksekutif yang telah berupaya memberikan kontribusi terbentuknya anggaran.

“ Saya sangat apresiasi terhadap kebijakan penyusunan anggaran sehingga terjalinnya nota kesepakatan  APBD tahun 2020, paparnya. (Abror vandozer)