WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Rapat koordinasi (Rakor) persiapan pelaksanaan temu bisnis antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) dengan Pemprov Riau dalam rangka kerjasama antar daerah (KAD) terutama pemasaran komoditas beras dan komoditas lainnya diselenggarakan di hotel Swarna Dwipa, Jumat (23/4/2021), siang.
“Rakor ini terselenggara atas dasar kerjasama antar daerah dengan beberapa Provinsi yang telah disepakati dan dituangkan dan ditandatangani dalam MoU oleh Gubernur se Sumatera dalam rangka meningkatkan salah satunya pertumbuhan ekonomi. Kami dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) menginisiasi agar kesepakatan Gubernur tersebut dapat diimplementasikan, kita punya potensi komoditi, potensi produk antara lain beras, jagung, kopi, beras organik dan ada produk produk industri kecil menengah yang bisa kita promosikan,” ungkap Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sumsel H Afrian Joni SE MM usai acara Rakor didampingi Kadis Ketahanan Pangan Sumsel Ruzuan Effendi dan Kadis Perdagangan Sumsel Ahmad Rizali.
Dikatakan Afrian Joni, ini akan tumbuh bisniskan dengan Pemprov Riau dan terkhusus lagi agen, supplier atau orang orang yang berkepentingan dengan komoditi tersebut dan di Bangka Belitung (Babel). “Jadi dua Provinsi ini yang akan kita lakukan untuk kerjasama antar daerah. Tadi sudah mengerucut, rekan rekan TPKAD akan menginventarisir potensi potensi yang dimaksud,” ujarnya.
Untuk komoditi utama yakni beras, tapi juga boleh produk sampingan, ada jagung, kopi, dan beberapa komoditi potensial produk industri kecil. “Kita jangan terlalu banyak produk dan komoditi, tapi harus benar benar dapat kita lakukan KAD,” kata Joni.
Terkait perolehan yang didapat Sumsel, salah satunya adalah menjaga stabilitas harga dan itu merupakan program tim inflasi daerah itu pertama, kedua ada uang masuk, otomatis akan menambah jumlah keuntungan bagi kita dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat.
“Salah satu antisipasi dampak persoalan komoditas tentu Pemprov Sumsel telah mempersiapkan strategi yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ketika terjadinya suplai tinggi, BUMD dapat melakukan intervensi, pemerintah bisa melakukan satu penugasan untuk menjaga stabilitas harga. Idealnya seperti itu,” jelasnya.
Menyoal ketersediaan komoditas ketika terjadinya transaksi dengan Riau dan Babel, ujar Ruzuan Effendi menyambung dari Afrian Joni, tak perlu khawatir dari tahun ke tahun kalo terkait stok komoditas yaitu beras, kita selalu surplus makanya Sumsel ini dijuluki Lumbung Pangan. “Dari data pertanian tadi diketahui kita selalu surplus 2 juta ton/tahun dari produk kita karena yang dikonsumsi seluruh masyarakat Sumsel hanya 800 ribu ton, karena perkapita mengkonsumsi per orang hanya 98 kilogram/tahun rata rata,” jelasnya.
Ini merupakan peluang kita, kata Effendi dari Dinas Ketahanan Pangan Sumsel, untuk memasarkan, sehingga kestabilan harga tetap terjamin.
Sementara, untuk tindakan stabilitas harga, jelas Rizaldi, harga di wilayah Sumsel masih dalam tahap normal sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). “Apabila ditemukan adanya penimbunan dari salah satu produk maka dipastikan sanksinya pidana,” tegasnya singkat.
Laporan Abror Vandozer
