Makin Dahsyat! Soal Karier Plt Kadis PUPR Palembang Langgar “Merit ASN”: Desak RDP hingga Hak Interplasi !

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Lontaran kritik soal kenaikan karier seorang aparatur sipil negara [ASN], Roby Yulyadi sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang [Kadis PUPR] Palembang makin dahsyat dalam pusaran dugaan pelanggaran sistem Meritokrasi atau dikenal dengan Merit ASN.

Terlebih, laporan terkait persoalan telah dilayangkan Laskar Garuda Indonesia [LGI] ke dua Kementerian, Gubernur Sumsel hingga DPRD Kota Palembang.

LGI Sumsel menuding Wali Kota Palembang Ratu Dewa tidak mampu bertindak tegas secara profesional dalam mengaplikasikan sistem Merit ASN pada tuangan Undang Undang [UU] 20/2023.

“Mendesak, Kementerian, Gubernur hingga DPRD Kota Palembang untuk memanggil, mengevaluasi kebijakan Wali Kota Ratu Dewa dalam kaitan pelanggaran pasal 27 UU 20/2023,” tegas Ketua LGI Sumsel Al Anshor dalam keterangannya pada Senin 6 Oktober 2025.

Selain itu, LGI Sumsel, ujar Anshor, pengakuan Pejabat BKPSDM di media merupakan bukti nyata maladministrasi dan merusak objektivitas birokrasi, sehingga DPRD tidak boleh tinggal diam.

“Meminta DPRD Palembang segera mengambil langkah tegas dengan menggelar rapat dengar pendapat [RDP] terbuka, pemanggilan Wali Kota, Kepala BKPSDM hingga pejabat terkait lainnya untuk Klarifikasi,” ungkapnya.

“DPRD untuk mempertimbangkan penggunaan Hak Interplasi atau Hak Angket, apabila Wali Kota Palembang menolak rekomendasi,” sebut dia.

Menurutnya, DPRD adalah representasi rakyat dan benteng pengawasan terakhir. Jika Wali Kota tidak patuh, kami minta DPRD menggunakan Hak Interpelasi. “Ini bukan lagi soal politik, tapi soal tegaknya hukum dan martabat seluruh ASN Kota Palembang,” tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang [Kabid] BKPSDM Kota Palembang, Zaki Salman dalam pernyataan persnya, bahwa penunjukkan Roby Yulyadi sebagai Sekretaris sekaligus Plt Kadis PUPR Palembang dipastikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahkan, Zaki menyebut Roby sudah mengantongi rekomendasi dari BKN [Badan Kepegawaian Negara] khususnya mengacu pada Surat Edaran [SE] nomor 7 tentang Layanan Umum. “Untuk jabatan sekretaris, syaratnya adalah memiliki pengalaman sebagai pejabat pengawas paling singkat tiga tahun,” ungkapanya. 

Laporan/Editor Abror Vandozer