Gubernur Herman Deru Dorong Digitalisasi dan Kolaborasi Pemda untuk Reforma Agraria Berkelanjutan

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria [GTRA] Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk membahas percepatan reforma agraria, digitalisasi layanan pertanahan, dan sinergi antar pemangku kepentingan. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Wilayah BPN Sumsel, Rabu 27 Agustus 2025.

Gubernur Sumsel, Dr H Herman Deru, menekankan bahwa reforma agraria tidak hanya soal redistribusi lahan, tetapi juga penataan aset dan akses yang berbasis teknologi. “Proses digitalisasi harus lebih dimasukkan, bukan hanya di kota besar, tetapi juga merata ke seluruh daerah,” ujarnya.

Menurutnya, teknologi digital akan mempermudah pengelolaan data pertanahan, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan transparansi. “Ini akan berdampak langsung pada kepastian hukum dan mengurangi konflik pertanahan,” jelasnya.

Herman Deru juga menegaskan peran pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam mendukung program reforma agraria. Ia meminta pemda tidak hanya menunggu inisiatif dari BPN, tetapi juga proaktif dalam menyediakan anggaran. “Pemda harus aktif. Ini bukan hanya tugas provinsi atau BPN saja,” katanya.

Selain digitalisasi, rakor ini juga menjadi forum untuk membahas penentuan Luas Baku Sawah (LBS) dan perencanaan tata ruang yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumsel. “Ini penting untuk mendukung ketahanan pangan dan menjaga lahan produktif,” tambahnya.

Kepala Kanwil BPN Sumsel, Asnawati, dalam laporannya menyebut tema rakor tahun ini adalah “Merajut Akselerasi Reforma Agraria serta Pembangunan Berkelanjutan melalui SDM Unggul, Ketahanan Pangan, Ekonomi, dan Konektivitas Digital Menuju Kemandirian di Provinsi Sumatera Selatan.”

Rakor ini diikuti anggota GTRA Provinsi, para pejabat administrator, fungsional, serta kepala kantor pertanahan se-Sumsel, baik secara langsung maupun melalui Zoom. Kehadiran berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat kolaborasi.

Turut hadir secara virtual Plt. Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN RI, Dr. Ir. Embun Sari, SH., M.Si., MH., yang memberikan arahan terkait strategi percepatan reforma agraria di daerah.

Herman Deru berharap output rakor ini melahirkan rekomendasi konkret untuk pembangunan berkelanjutan di Sumsel. “Saya ingin setiap keputusan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Dengan penguatan digitalisasi dan sinergi lintas sektor, reforma agraria di Sumsel diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah kepemilikan lahan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah. [AbV/red]