KPK RI dan Pemprov Sumsel Perkuat Sinergi Pemberantasan Korupsi

- Jurnalis

Selasa, 3 Juni 2025 - 16:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan [Sekda Sumsel] Drs H Edward Candra MH mengikuti rapat koordinasi [Rakor] virtual Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia [KPK RI].

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan [Sekda Sumsel] Drs H Edward Candra MH mengikuti rapat koordinasi [Rakor] virtual Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia [KPK RI].

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan [Sekda Sumsel] Drs H Edward Candra MH mengikuti rapat koordinasi [Rakor] virtual Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia [KPK RI].

Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Bina Praja, Selasa 3 Juni 2025, melalui platform Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention [MCSP].

Dalam kesempatan tersebut, Edward menyatakan dukungan penuh Pemprov Sumsel terhadap implementasi program pemberantasan korupsi terintegrasi, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan barang milik daerah.

“Pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan barang milik daerah merupakan area strategis yang sangat rentan terhadap penyimpangan, korupsi, serta penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu. Untuk itu, kami mendukung penuh program MCSP yang diinisiasi oleh KPK,” ujarnya.

Baca Juga:  40 Lokasi Diduga Sarang Narkoba Digempur, Ratu Dewa Gaspol Benahi 3-4 Ulu

Edward menambahkan, pencegahan korupsi memerlukan komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini harus dibarengi dengan pembangunan sistem yang andal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih [good and clean governance], termasuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik [e-government].

“Pengelolaan pengadaan barang dan jasa mencakup tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil. Ini menjadi fondasi pemenuhan kebutuhan operasional pemerintahan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel harus ditegakkan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah dari perencanaan hingga penghapusan aset perlu menjunjung prinsip transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan nilai ekonomis, serta menjamin kepastian nilai.

“Paradigma baru pengelolaan barang milik daerah juga menekankan pada penciptaan nilai tambah dari aset tersebut,” tambahnya.

Baca Juga:  Luthfi Yazid Kecam Dugaan Skandal Penyadapan Ilegal: Extraordinary Serious Crime

Dalam kesempatan yang sama, Edward menyampaikan apresiasi atas inisiasi KPK menyelenggarakan rapat koordinasi ini.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK,” ungkapnya.

Menutup pernyataannya, Edward menegaskan komitmen Pemprov Sumsel untuk menjadi penyelenggara pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan aset daerah yang akuntabel dan patuh terhadap regulasi yang berlaku.

“Untuk itu, kami memohon kepada KPK agar terus memberikan arahan, pendampingan, dan pembinaan dalam upaya pencegahan korupsi,” pungkasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Untung Wicaksono, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. [AbV/red]

Berita Terkait

Kebakaran Jenggot Usai Diberitakan, Oknum Kadis hingga Staf Tantang Wartawan Bak “Koboi”
Di Balik Kasus Leo Waldi, WALHI Sumsel Bongkar Ribuan Hektare Kebakaran di Konsesi PT BMH
Janggal! Beda Lokasi Objek Tanah, Klaim Lahan Nurhayati di Sekayu Jadi Sorotan
Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot
Kepala SDN 233 Palembang Bantah Jarang Hadir dan Tudingan Material Tak SNI: Oknum Wartawan Bak Tim Audit
Luthfi Yazid Kecam Dugaan Skandal Penyadapan Ilegal: Extraordinary Serious Crime
Palembang Darurat Perang Narkoba? Ratu Dewa Turun Tangan, Seluruh OPD Dituntut Bergerak
Andreas Bilang Kapolda Sumsel Jangan “Kedodoran” dengan Dua PR Besar: 14 Korporasi Karhutla-Kekerasan Jurnalis, Gelar RDP!

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 06:47 WIB

Kebakaran Jenggot Usai Diberitakan, Oknum Kadis hingga Staf Tantang Wartawan Bak “Koboi”

Kamis, 19 November 2026 - 09:27 WIB

Di Balik Kasus Leo Waldi, WALHI Sumsel Bongkar Ribuan Hektare Kebakaran di Konsesi PT BMH

Minggu, 15 November 2026 - 14:21 WIB

Janggal! Beda Lokasi Objek Tanah, Klaim Lahan Nurhayati di Sekayu Jadi Sorotan

Selasa, 10 November 2026 - 09:08 WIB

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Senin, 9 November 2026 - 10:10 WIB

Kepala SDN 233 Palembang Bantah Jarang Hadir dan Tudingan Material Tak SNI: Oknum Wartawan Bak Tim Audit

Berita Terbaru