Soal Baju Kuning Pemda di Rumah…Ganti Baju Daster, Kabid BKPSDM Palembang Angkat Bicara

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Kabid BKPSDM Palembang Ulfa angkat bicara terkait video berdurasi 1 menit 21 detik, bila ingin memakai baju kuning atau Pemda pakai saja di rumah biarlah ganti baju daster.

“Ini tidak bermaksud apa-apa, cuman canda saja,” kata Ulfa kepada WIDEAZONE.com melalui sambungan elektronik, Jumat 29 September 2023.

Ulfa mengatakan, dirinya menyampaikan ini bukan bermaksud apa-apa.

“Intinya, saya menyampaikan ini sesuai peraturan kemendagri bagi pegawai PPPK untuk memakai seragam putih dan hitam,” ujar Ulfa.

Diberitakan sebelumnya, Beredar kutipan pernyataan Kabid Mutasi BKPSDM Palembang ‘U’ pada video berdurasi 1 menit 21 detik, bila ingin memakai baju kuning [Pemda] pakai saja di rumah.

“Bila pulang ngajar, di rumah pakailah [baju kuning pemda], biarlah ganti baju daster,” ungkap U dalam kutipan video tersebut diterima redaksi Kamis 28 September 2023.

Sontak pernyataan tentang atribut, pakaian pegawai negeri sipil [PNS] dan PPPK ini pun menjadi heboh di media sosial [medsos] dan menuai kecaman pejabat pemerintah, organisasi dan guru.

Atas peristiwa itu, Ketua PGRI Sumsel H Ahmad Zulinto SPD MM menyayangkan ucapan yang dilontarkan Kabid Mutasi BKPSDM Palembang di hadapan kepala sekolah di aula Dinas Pendidikan Kota Palembang beberapa hari lalu.

“Ini menunjukkan rendahnya fungsi atribut PNS itu sendiri di mata pegawai dan mengiring opini orang banyak untuk tidak bangga terhadap atribut resmi yang telah ditetapkan. Padahal atribut kuning ini pemakaiannya pun sudah ada aturan dan PP sendiri yang harus di patuhi,” tegasnya dalam keterangan elektronik pada Kamis 28 September 2023.

Zulinto berpendapat,seharusnya dibicarakan terlebih dahulu sama PJ Walikota Palembang Ratu Dewa mengenai pakaian bagi guru yang telah lulus PPPK jangan menimbulkan polemik dan kerancuan khususnya di dalam dunia pendidikan bagi guru.

“Jika ada keputusan dari PJ Walikota Palembang mengenai aturan pakai untuk guru yang telah lulus PPPK boleh atau tidak maka itu harus dilaksanakan,” ungkapnya.

“Ucapan yang telah dilontarkan Kabid BKD itu menyinggung perasaan PNS seharusnya harus diklarifikasi dan meminta maaf,” ujarnya.

PGRI Sumsel, tegas Zulinto, terus mengawal kejadian ini sebelum menemui titik terang dan klarifikasi selanjutnya. “Sebab ini dugaan pelecehan mengenai pakaian atribut pemerintah,” jelasnya. [Deny/Hasan]