Pemprov Sumsel Sinkronisasi dan Optimalisasi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

- Jurnalis

Kamis, 1 September 2022 - 20:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022

Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022

WIDEAZONE.COM, JAKARTA | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menargetkan mengentaskan kemiskinan ekstrem sesuai dengan instruksi pemerintah pusat dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada 2024.
 
Sebagai langkah awal, Pemprov Sumsel akan melakukan pendataan ulang wilayah, selanjutnya akan melakukan sinkronisasi dan optimalisasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 
“Ya, sesuai instruksi Presiden RI, seluruh provinsi termasuk Sumsel diperintahkan untuk mendata ulang yang dinilai kemiskinan ekstrem di setiap wilayahnya. Tentu selanjutnya akan berkoordinasi dan menentukan langkah dalam menangani masalah tersebut,” ungkapnya usai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022, di Ballroom Hotel Grend Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (31/8).
 
Menurut Mawardi  Yahya  Pemprov Sumsel akan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dilingkungan Pemprov Sumsel mendata ulang secara valid, turun ke lapangan serta merumuskan program-program sejalan dengan program pemerintah pusat.

Baca Juga:  Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Berita Terkait

65 Kelompok Meriahkan Karnaval HUT ke-25 Prabumulih, Arlan: Pembangunan Butuh Partisipasi Masyarakat
Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot
EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab
RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎
Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan
KI Sumsel Sentil Parpol: Jangan Cuma Terbuka di Pusat‎

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 23:34 WIB

65 Kelompok Meriahkan Karnaval HUT ke-25 Prabumulih, Arlan: Pembangunan Butuh Partisipasi Masyarakat

Selasa, 10 November 2026 - 09:08 WIB

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:17 WIB

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:48 WIB

CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Berita Terbaru

Wali Kota Palembang Ratu Dewa dalam kegiatan Sosialisasi Mekanisme Kebijakan Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD, dengan menghadirkan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri beserta jajaran sebagai narasumber.

Palembang

Ratu Dewa Tegaskan Hibah APBD Tak Boleh Asal Cair: Harus…

Selasa, 10 Nov 2026 - 21:59 WIB