Sumsel Urutan Kedua Penerapan Kurikulum Merdeka

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan [Kadisdik Sumsel] Drs Riza Fahlevi MM selalu menyampaikan di dalam pembinaan ke pada semua sekolah apapun kebijakan yang diberikan oleh Pusat kita harus siap.

“Siap yang dimaksud tidak lain adalah Sinergitas Program dari pusat, provinsi maupun kota dan kabupaten. Ini salah satu sebagai bentuk wujudnya,” ungkap Riza, saat menghadiri kegiatan di Disdik Kota Palembang, Senin [25/07].

Lanjut Kadisdik SumseI, I merupakan, ke pada teman temanku guru sebagai ujung tombak di lapangan untuk meningkatkan kualitas, harus dan wajib ada Inovasi harus berubah dalam memberikan pengajaran ke pada anak didik.

“Guru harus dapat mengimprovisasi agar anak tersebut aman, nyaman dan menyenangkan, administrasi tetap penting. Guru yang ada di Sumsel harus menjadi panutan, baik itu diri saya sendiri untuk menjadi perubah atau profesional,” jelasnya.

“InsyaAllah, yang namanya yang dituangkan secara nasional kita akan ikuti dan terapkan,” tambahnya.

Terkait guru honorer untuk PPPK, Riza menyampaikan kita dari dulu sudah mengajukan hampir 7000an lebih guru honorer dari SMA-SMK. Dari awal sudah diajukan setiap kabupaten kota, termasuk Palembang yang sudah mengusulkan 3500.

“Mengapa dulu kabupaten/kota tidak mau mengusulkan? Karena takut terjebak, dengan sistem penggajian, setelah tahu bahwa ini dari pusat baru mereka tergerak,” tutur Kadisdik Riza Fahlevi.

Sementara, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi [Kemendikbudristek] melalui Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen, Dr Susanto SH MH menyampaikan implementasi Kurikulum Merdeka ke pada Pemerintah Kota Palembang. 

Susanto menjelaskan Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal bagi peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. 

“Dalam proses pembelajaran, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai tayangan video belajar serta mengunggah video belajar dengan kebutuhan belajar dan peserta didik,” ujarnya. 

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka, sambung Ditjen Susanto, bahwa Sumatera Selatan masuk pada urutan kedua secara nasional cukup bagus dan kota Palembang pada urutan ketiga. 

“Untuk pelaksanaan Kurikulum Merdeka kan ini pilihan jumlahnya di Kota Palembang untuk PAUD lebih sedikit, ada SD, SMP, SMA, SMK hingga SLB,” tuturnya. 

Susanto menegaskan Kurikulum Merdeka ini tidak wajibkan, ini pilihan, sekolah di palembang baru 222 belum semuanya karena tidak ada paksaan.

“Dari perangkat ajarnya, sumber belajarnya ada platform merdeka mengajar. Guru sudah mulai menggunakan itu. Jadi banyak sumber belajarnya, videonya bisa diambil dari situ [Platform], atau mereka dapat berbagi praktek baiknya dan dari sisi mereka mengajar dapat mereka upload untuk itu,” jelasnya. 

Laporan Hasan Basri | Editor Abror Vandozer