Jimly: Omnibuslaw Penataan Hukum, Bukan Sekedar Kepentingan Bisnis

WIDEAZONE.com, JAKARTA | Putusan uji formil undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Ciptaker] harus menjadi pelajaran bagi Pemerintah dan DPR. 

Pernyataan itu disampaikan Eks Ketua Mahkamah Konstitusi [MK] Jimly Asshiddiqie dalam keterangannya di webinar, Rabu  [1/12].

“Kedua lembaga itu tak boleh lagi sembarangan membuat undang undang,” tegasnya. 

Jimly mengatakan jadi tidak boleh lagi DPR dan pemerintah sembarangan membuat UU. Itu enggak bisa lagi, karena mekanisme kontrol konstitusional melalui peradilan uji formil ini. 

Putusan MK terkait UU Ciptaker tersebut sekaligus menegaskan bawah uji formil terhadap suatu undang-undang jauh lebih strategis. Ia berharap putusan MK dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan DPR dalam menyusun UU.

“Mudah-mudahan ini jadi referensi untuk menilai kinerja pembentukan hukum di masa depan. Ini saya kira catatan-catatan yang sangat penting,” ungkapnya. 

Dikutip dari CNN Indonesia, Kamis [2/12], Anggota Dewan Perwakilan Daerah [DPD] itu menjelaskan secara umum putusan uji formil, jika diterima seluruhnya, membuat sebuah UU tak berlaku. Namun, karena MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, maka UU ini masih tetap berlaku.

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya