KRASS Nyatakan Tolak dan Cabut Omnibus Law Cipta Kerja

- Jurnalis

Kamis, 8 Oktober 2020 - 14:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Massa yang tergabung dalam Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS) turun ke jalan untuk menolak dan menentang disahkannya Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja, di depan DPRD Sumatera Selatan, Kamis (8/10/2020).

Massa yang tergabung dalam Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS) turun ke jalan untuk menolak dan menentang disahkannya Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja, di depan DPRD Sumatera Selatan, Kamis (8/10/2020).

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Massa yang tergabung dalam Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS) turun ke jalan untuk menolak dan menentang disahkannya Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja, di depan DPRD Sumatera Selatan, Kamis (8/10/2020).

Dalam orasinya, Ketua KRASS Dede Chaniago mengatakan kami dari kelompok tani menolak dengan tegas UU Cipta Kerja. “Kami minta pemerintah untuk mencabut UU Cipta Kerja, tegakkan reforma Agraria dan sejahterakan petani,” tegas Dede dengan lantang.

Baca Juga:  Kendaraan Listrik di Sumsel Tembus 2.047 Unit, PLN Perkuat SPKLU Center

Semntara Edi Susilo selaku Koordinator Lapangan dan dari Serikat Tani Nasional mengungkapkan kami tolak kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

Baca Juga:  TMMD ke-129 Berakhir, Kasdam II Sriwijaya Dorong Warga Pertahankan Semangat Gotong Royong

“Kami menganggap Omnibus Law hanya sampah, hanya satu kata tolak dan batalkan Omnibus Law Cipta Kerja sekarang juga yang tidak berpihak kepada rakyat dan petani,” ujarnya.

Laporan Abror Vandozer

Berita Terkait

7 Penjaga Terakhir Warisan Palembang Dilantik, Ratu Dewa: Jangan Sampai Sejarah Tergusur Pembangunan
“Enjoy” Bikin Geger! Wali Kota Ratu Dewa Minta Maaf: Saya Tetap Peduli Warga ‎
Greenpeace dan Perkumpulan Rawang Gaungkan Protes hingga Bongkar Krisis Karhutla Sumsel
PBB di Banyuasin Capai 81 Persen, Wilayah Perdesaan Justru Lebih Aktif
Fantastis! Palembang Runner-up Kedua se-Indonesia dengan Polusi Udara Terburuk
Status Siaga Puncak! Kasus ISPA di Palembang Tembus 17 Ribu
APBD Perubahan Palembang Diketok Hari ini: Kejar Mandiri Fiskal, Utang Jadi Prioritas, Gaji P3K Bakal Ditanggung Pusat?
Realisasi APBD Palembang 2026: Pendapatan Baru 65 Persen, Belanja 59 Persen hingga Akhir September

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 12:24 WIB

7 Penjaga Terakhir Warisan Palembang Dilantik, Ratu Dewa: Jangan Sampai Sejarah Tergusur Pembangunan

Kamis, 8 Oktober 2026 - 10:53 WIB

“Enjoy” Bikin Geger! Wali Kota Ratu Dewa Minta Maaf: Saya Tetap Peduli Warga ‎

Rabu, 7 Oktober 2026 - 20:45 WIB

Greenpeace dan Perkumpulan Rawang Gaungkan Protes hingga Bongkar Krisis Karhutla Sumsel

Rabu, 7 Oktober 2026 - 20:04 WIB

PBB di Banyuasin Capai 81 Persen, Wilayah Perdesaan Justru Lebih Aktif

Jumat, 2 Oktober 2026 - 18:32 WIB

Status Siaga Puncak! Kasus ISPA di Palembang Tembus 17 Ribu

Berita Terbaru