banner 2560x598

banner 2560x598

WCF Pantau Produksi dan Lifting

  • Bagikan
dashboard monitoring
dashboard monitoring
banner 468x60

WIDEAZONE.com, JAKARTA | Sebagai bentuk target pencapaian produksi dan lifting, satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi [SKK Migas] terus melakukan terobosan.

Upaya tersebut diwujudkan dengan aplikasi well connection/ flowline [WCF] yang terintegrasi dengan integrated operation center [IOC] SKK Migas, sehingga pengawasan akan  dapat dilakukan lebih mudah, terintegrasi, transparan  dan  mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien guna percepatan onstream sumur-sumur bor.

Sebagai kick off penggunaan aplikasi tersebut, SKK Migas melakukan sosialisasi kepada 34 kontraktor kontrak kerja sama [KKKS] yang memiliki program pemboran sumur pengembangan di tahun 2022. Sosialisasi dilaksanakan secara online [daring] hari ini dan diikuti oleh 194 peserta dari SKK Migas maupun KKKS.

“Pembangunan aplikasi monitoring well connection dan flowline adalah salah satu upaya SKK Migas melakukan simplifikasi proses, menciptakan data yang terintergrasi dan akurat. Ini adalah bagian dari pelaksanaan program-program dalam rencana dan strategi [Renstra] Indonesia Oil and Gas [IOG] 4.0 untuk mencapai target jangka panjang 2030 yaitu produksi minyak satu juta barel minyak per hari [BOPD] dan 12 miliar kaki kubik gas per hari [BSCFD]”, kata Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno dalam sambutan dan arahannya pada kegiatan sosialisasi tersebut, Kamis [13/1].

Dikatakan Deputi Operasi, bahwa pada penghujung akhir 2021 dan awal 2022 pimpinan SKK Migas melakukan kunjungan ke beberapa titik lokasi lifting dan pemboran. Kunjungan manajemen SKK Migas adalah untuk memastikan dan mengusahakan seoptimal mungkin pelaksanaan lifting 2021 dan menangkap peluang di tahun 2022 untuk mencapai target tinggi sebagaimana amanat APBN 2022.

“Melakukan pengawasan dan berdiskusi secara langsung sekaligus menyemangati KKKS agar dapat melaksanakan program di tahun 2022 sebaik mungkin,” ujarnya.

Insan hulu migas, sambung Julius, masih menjadi bagian penting dalam perekonomian dan menopang penerimaan negara, dengan harga tahun 2021 yang sangat baik maka mampu melebihi target APBN.

“Kita fokus pada pemboran pengembangan karena memberikan kontribusi langsung terhadap produksi tahun berjalan. Saya memberikan tantangan tinggi pencapaian 90%-95% sumur onstream terhadap sumur-sumur yang dibor pada tahun yang sama,” jelasnya.

Dalam laporannya, Kepala Divisi Operasi Produksi SKK Migas Bambang Prayoga menyampaikan bahwa aplikasi ini dibangun sejak Oktober 2021 dan selesai di akhir tahun 2021 dengan harapan agar dapat diaplikasikan sejak awal tahun 2022. “Sosialisasi diawal bulan Januari 2022 ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi upaya mempercepat realisasi produksi sumur-sumur di tahun 2022,” ungkapnya.

Terkait hal tersebut, Bambang menambahkan SKK Migas akan terus melakukan pendampingan ke KKKS dan penyempurnaan terhadap aplikasi itu sendiri setelah digunakan dan mendapatkan feedback dari rekan-2 SKK Migas dan KKKS yang menggunakan aplikasi itu sebagai tools monitoringnya. Pada aplikasi ini disiapkan juga pengingat kepada KKKS jika belum melaporkan progresnya secara periodik.

“Notifikasi pengingat tersebut tidak hanya dikirimkan ke person in charge [PIC] KKKS yang ditugaskan untuk mengelola akun KKKS di aplikasi ini, tetapi notifikasi dikirimkan pula ke SKK Migas, sehingga dapat dilakukan pengawasan secara otomatis dan jika diperlukan SKK Migas dapat mengirimkan surat kepada pimpinan KKKS jika dirasakan perkembangan dan pengelolaan akun KKKS di aplikasi ini dirasakan lambat dan tidak optimal”, kata Bambang

Dengan aplikasi ini diharapkan terdapat percepatan put on production [POP] sumur yang dibor pada tahun berjalan dan juga makin berkurangnya sumur sumur yang carry forward [CF] ke tahun berikutnya, sehingga akan ada penambahan volume lifting migas untuk membantu dalam mencapai target nasional tahun 2022. Pada Aplikasi juga ini tidak hanya memonitor hal terkait hambatan teknis teknis, tetapi juga hambatan non teknis, semisal aspek perizinan, tanah dan lainnya. Sehingga dengan cepat fungsi terkait di SKK Migas dan KKKS dapat melakukan koordinasi agar masalah dapat diselesaikan. [ok]

Editor Abror Vandozer

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *