Wagub Mawardi Yahya Dengarkan Pandangan Umum Fraksi Terkait Pembahasan Raperda Perubahan APBD 2022

Di bidang pendidikan Fraksi Golkar juga mengingatkan Pemprov tentang Program Sekolah Gratis yang saat ini menjadi Program Sekolah berkeadilan yang masih terkendala payung hukum. Terkait hal ini Fraksi Golkar meminta agar permasalahan ini dapar segera diselesaikan  mengungat pendidikan adalah sektor penting yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. 

Dalam kesempatan itu Fraksi Golkar juga memperranyakan kinerja Biro Kesejahteraan dengan beberapa catatan yang harus diperhatikan. 

Pertama dijelaskannya mengenai Pergub tentang Ponpes yang mana peraturan daerahnya sudah lama disahkan, kedua tentang pencairan dana hibah yang sangat lambat.  Hingga saatninu hanpir 90% dana hibah belum tersalurkan. 

“Kehati-hatian dalam pelaksanaan dana hibah sangat diperlukan agar tidak terjadi persoalan hukum di masa yang akan datang tapi kehati-hatian ini bukan berarti menjadi alasan untuk menghambat program kegiatan yang telah disusun.  Fraksi Golkar meminta Pemprov Sumsel melakukan evaluasi terhadap kinerja Biro Kesra agar kedepan semua program berjalan baij, tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” jelas Fatra.

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya