banner 120x600
banner 120x600
banner 2560x598

banner 2560x598

Sumsel Jadi Contoh Nasional Pelaksanaan WBS Terintegrasi

  • Bagikan
Pasca terpilih menjadi Pilot Project Pertama di Indonesia untuk pelaksanaan Whistleblowing System (WBS) Pidana Terintegrasi oleh KPK RI, Gubernur Sumsel H Herman Deru mulai mensosialisasi penerapan WBS tersebut ke seluruh Kabupaten/kota di Sumsel, Kamis (16/9) pagi secara virtual dari Command Center.
Pasca terpilih menjadi Pilot Project Pertama di Indonesia untuk pelaksanaan Whistleblowing System (WBS) Pidana Terintegrasi oleh KPK RI, Gubernur Sumsel H Herman Deru mulai mensosialisasi penerapan WBS tersebut ke seluruh Kabupaten/kota di Sumsel, Kamis (16/9) pagi secara virtual dari Command Center.
banner 468x60

Gubernur Herman Deru Sosialisasi Penerapan WBS  ke Kabupaten/kota

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Pasca terpilih menjadi Pilot Project Pertama di Indonesia untuk pelaksanaan Whistleblowing System (WBS) Pidana Terintegrasi oleh KPK RI, Gubernur Sumsel H Herman Deru mulai mensosialisasi penerapan WBS tersebut ke seluruh Kabupaten/kota di Sumsel, Kamis (16/9) pagi secara virtual dari Command Center.

Dengan WBS terintegrasi ini Herman Deru berharap, Sumsel menjadi Provinsi yang semakin bersih dan bebas korupsi. 

Dia juga berharap dalam pelaksanaan WBS ini masyarakat, pegawai hingga aparat dapat menjadi sumber pelaporan tindak pidana korupsi.

Karena itu dalam pelaksanaannya, Ia pun melibatkan Kabupaten/kota dalam hal ini inspektorat serta Sekda Kab/kota se Sumsel agar sistem ini tidak hanya menjadi sarana formalitas semata. 

Dikatakan Herman Deru, sosialisasi Whistleblowing System (WBS) ini merupakan tindaklanjut Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia nomor 437/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.  

“Pemprov Sumsel juga sangat berterima kasih atas terpilihnya sebagai Pilot Project Pertama di Indonesia untuk pelaksanaan Whistle Blowing System Pidana Terintegrasi oleh Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia,” ujarnya. 

Ia pun optimis jika pelaksanaan WBS Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi mampu mewujudkan tata Kelola Pemerintah yang baik dan terhindar dari Tindak Pidana Korupsi yang dapat merugikan Pemerintah.  Untuk itu Pemprov Sumsel bahkan telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Gubernur Sumatera Selatan nomor 12/2021 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.  

WBS Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah terkoneksi data dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,  adalah Sistem Penanganan Pengaduan yang memungkinkan peran serta aktif masyarakat dan Aparat Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melaporkan dugaan tindakan pelanggaran yang disaksikan dan diketahui Pemerintah sejak mulai dari adanya ringan sampai dengan berat yang dilakukan oleh Pejabat dan atau Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.

Dimana selanjutnya Laporan Pengaduan tersebut ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi nomor 22/2021 tentang Peningkatan Integritas Aparatur Sipil Negara.  

“Bahwa pencegahan tindak pidana korupsi itu bisa juga dengan cara diwarning. Jadi titik beratnya ini di pencegahan. Kalau kita memang ingin  bersih alangkah baiknya jika diawali dengan pencegahan,” jelas Herman Deru. 

Lebih jauh Herman Deru mengatakan Whistle Blowing System berkembang menjadi salah satu alat yang digunakan baik oleh Organisasi mencegah, mendeteksi dan menangani Tindak Pidana Korupsi (TPK) masih banyak organisasi yang memiliki WBS tidak berjalan efektif atau penggunaannya tidak dilakukan secara optimal baik di pemerintah maupun swasta. 

Meskipun demikian dalam Mewujudkan tata kelola Pemerintah yang baik dan bersih membutuhkan sumber daya manusia yang berintegritas, kompeten, dan profesional sehingga tujuan Pemerintah dapat tercapai dan terhindar dari Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang dapat merugikan organisasi dan masyarakat. Penerapan manajemen penanganan saat ini masih beragam. 

Masalah yang paling mengemuka adalah komitmen organisasi yang belum sepenuhnya mampu mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih, antara lain kurang transparansi, konsistensi dalam kebijakan penanganan, dan profesionalisme penanganan penanganan.  

Dengan adanya WBS TPK terintegrasi, terdapat beberapa kemudahan untuk melaporkan adanya dugaan TPK pada Organisasi, pelindungan kerahasiaan atas pelaporan, dan pengelolaan pengaduan yang baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder.  

“Karena itu kami minta bupati/walikota untuk dapat mengikuti kegiatan ini sebaik-baiknya sehingga akan mendapatkan tambahan wawasan sekaligus mewujudkan WBS di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan,” jelasnya. 

Sementara itu, Deputi Informasi dan Data KPK RI Mochammad Hadiyana secara virtual mengungkapkan mewakili KPK pihaknya sangat berterimakasih karena Provinsi Sumsel dapat menjadi percontohan penerapan WBS di Indonesia.

Ia pun berharap Sumsel dapat menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia. 

Dikatakan Hadiyana WBS yang sudah ada sejak lama dan berjalan saat ini  baik di BUMN, maupun BUMD masih masih seperti formalitas dan efektifitasnya masih diragukan. 

Begitupun ASN dan pegawai dikatakannya masih sedikit yang mau melaporkan dugaan pelanggaran korupsi. 

“Untuk meningkatkan efektifitas itulah KPK dan Pemprov Sumsel melakukan kerjasama penerapan WBS Tindak Korupsi Terintegrasi ini sebagai sarana pelaporan adanya tindak pidana korupsi” jelasnya. 

Dengan demikian diharapkan dapat memberi manfaat bagi kemajuan Sumsel dalam mendeteksi dugaan pelanggaran sejak dini. 

“Kami mohon peran serta seluruh ASN Pemprov dan Kab/kota di Sumsel untuk berpartisipasi menerapkan WBS ini. Sehingga dapat meningkatkan kinerja Sumsel dalam upaya pemberantasan korupsi,” tutupnya. 

Untuk diketahui WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj RA Anita Noeringhati (virtual), Pangdam II Sriiwjaya diwakili Kasdam II Sriwijaya Brigjen TNI Gumuruh Winardjatmiko SE MBA. (virtual), Spesialis Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat, Emirzal, Kepala Inspektorat Provinsi Sumsel Drs Bambang Wirawan SE MM Ak CA CGCAE, Auditor Madya Firman Arjuni dan sejumlah  kepala OPD di lingkungan  Pemprov Sumsel.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *