Kunker Komisi II DPR RI Perkuat Sinergi Pemerintah Pusat-Daerah di Sumsel

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Kunjungan kerja [Kunker] Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan [Sumsel] menjadi momentum penting memperkuat sinergi pusat dan daerah.

Pertemuan tersebut berlangsung di Auditorium Graha Bina Praja, Rabu 17 September 2025, dan dihadiri Gubernur H Herman Deru, Wakil Gubernur H. Cik Ujang, Forkopimda, kepala OPD, serta perwakilan kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menyampaikan apresiasi atas kedatangan Komisi II. Ia menilai pertemuan ini dapat memperkuat kolaborasi dan membuka jalan percepatan pembangunan di Sumsel.

“Sumsel tidak bisa berjalan sendiri. Butuh dukungan pusat agar pelayanan publik makin optimal. Karena itu, pertemuan ini penting untuk menyatukan visi pembangunan,” ujarnya.

Deru menyoroti luasnya wilayah Sumsel yang membuat koordinasi antar pemerintah kabupaten/kota menjadi krusial. Menurutnya, sinergi antar level pemerintahan akan lebih kuat jika didukung penuh oleh kebijakan pusat.

Ia juga menyinggung tentang Dana Transfer ke Daerah [TKD] yang dinilai menjadi angin segar bagi pemerintah daerah, meski masih terbatas. Dengan adanya perhatian pusat, pembangunan di Sumsel diyakini akan semakin merata.

Ketua Tim Kunker Komisi II DPR RI, Giri Ramanda, menegaskan bahwa pihaknya siap memperjuangkan aspirasi daerah. Menurutnya, pelayanan publik berbasis digital menjadi agenda prioritas nasional yang juga harus didukung daerah.

“Setiap pemda wajib punya Mal Pelayanan Publik, baik fisik maupun digital. Sinergi pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan program ini,” kata Giri.

Sementara itu, Wagub Sumsel H. Cik Ujang menekankan bahwa Pemprov Sumsel mendukung penuh program pusat, namun berharap regulasi dibuat sesuai kondisi riil masyarakat.

“Perizinan harus terkoneksi, pelayanan publik harus cepat, dan aturan jangan sampai menyulitkan masyarakat. Sinergi itu harus berpihak pada rakyat,” jelasnya.

Cik Ujang juga menyoroti aturan barcode BBM dan perubahan batas wilayah. Menurutnya, hal-hal semacam ini hanya bisa diselesaikan melalui koordinasi erat antara pusat dan daerah.

“Kita harap persoalan ini mendapat perhatian serius. Jangan sampai rakyat jadi korban regulasi yang tidak sesuai,” ujarnya.

Pertemuan ditutup dengan sesi tanya jawab yang melibatkan OPD dan anggota Komisi II DPR RI. Semua masukan didokumentasikan untuk dibawa ke rapat bersama kementerian terkait.

Gubernur Herman Deru menutup dengan optimisme bahwa sinergi pusat dan daerah akan memperkuat Sumsel dalam menghadirkan pelayanan publik terbaik.

“Kalau pusat dan daerah bersatu, pembangunan akan semakin cepat dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya. [AbV/red]