WIDEAZONE.com, BANYUASIN | Aliansi Perkumpulan Mahasiswa dan Pemuda Hukum Sumatera Selatan [APMPH Sumsel] mendesak Bupati dan DPRD Banyuasin mencopot Sekda, sebab dinilai tidak maksimal dalam mengoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah [OPD].
Koordinator Aksi [Korak] APMPH Sumsel, Hendi Romadoni, menyatakan Sekda memiliki peran strategis sebagai koordinator OPD, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah [TAPD], serta Ketua Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara di tingkat kabupaten. Namun, menurutnya, fungsi koordinasi dan pengendalian tersebut belum berjalan optimal.
“Lemahnya koordinasi Sekda berdampak langsung pada kinerja birokrasi dan berpotensi menghambat pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Banyuasin tahun 2026,” ujarnya saat melontarkan orasi aksi demonstrasi di Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Banyuasin, Jumat 23 Januari 2026.
Massa menilai masih banyak putra daerah yang dinilai lebih kompeten dan profesional untuk menduduki jabatan tersebut.
Dalam tuntutan lainnya, APMPH Sumsel meminta Bupati Banyuasin agar lebih selektif dalam pengisian jabatan struktural eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Mereka menyoroti dugaan adanya kepentingan politik dalam penempatan jabatan, terutama menjelang pelantikan pejabat struktural.
Massa aksi juga mendesak aparat penegak hukum di Kabupaten Banyuasin agar melakukan pengawasan secara maksimal terhadap proses pengisian jabatan guna mencegah praktik suap dan penyalahgunaan wewenang.
Sekda Banyuasin, Erwin Ibrahim, saat menemui langsung massa aksi, menyampaikan apresiasi atas lontaran kritik. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap masukan dari masyarakat. “Apapun kritik yang disampaikan, kami ucapkan terima kasih. Seluruhnya akan menjadi bahan evaluasi,” ujar Erwin.
Aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 50 mahasiswa dan pemuda tersebut berlangsung tertib dan damai dengan pengamanan aparat kepolisian.
Laporan Desi OY | Editor Abror Vandozer



![Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah [BPKAD] Kota Palembang Ahmad Nashir](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG-20260930-WA0005-225x129.jpg)

![Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian (kiri), saat menyerahkan Badan Pusat Statistik [BPS] Awards 2026 kategori Perusahaan/Asosiasi bertajuk](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG-20260929-WA0042-225x129.jpg)


![Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah [BPKAD] Kota Palembang Ahmad Nashir](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG-20260930-WA0005-129x85.jpg)

![Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian (kiri), saat menyerahkan Badan Pusat Statistik [BPS] Awards 2026 kategori Perusahaan/Asosiasi bertajuk](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG-20260929-WA0042-129x85.jpg)



![Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 disepakati sebesar Rp9,534 triliun, turun Rp213,16 miliar atau 2,19 persen dibandingkan APBD Induk 2026 yang mencapai Rp9,747 triliun.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_20260926_205852_350@-1377407375_copy_3194x1843-360x200.jpg)

![Wakil Ketua Komisi Informasi Sumsel Haidir Rohimin didampingi Komisioner KI Sumsel Hadi Prayogo, Yoppy Van Houten saat melakukan monitoring dan evaluasi [monev] dengan Sekretaris Wilayah DPW Partai NasDem Sumsel H Nopianto, Selasa 8 September 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_20260908_123130_982_copy_3264x2079-360x200.jpg)
