APMPH Sumsel Desak Kejaksaan Telisik Penyimpangan Anggaran BPBD Banyuasin

WIDEAZONE.com, BANYUASIN | Aliansi Perkumpulan Mahasiswa dan Pemuda Hukum [APMPH] Sumsel berunjuk rasa didepan Kejaksaan Negeri Banyuasin, Jumat 31 Oktober 2025.

Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah [BPBD] kabupaten Banyuasin.

Dalam orasinya, Ketua APMPH Sumsel menilai sejumlah kegiatan BPBD Banyuasin tahun anggara 2024 – 2025 patut dipertanyakan karena dinilai tidak transparan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

“Aksi ini murni untuk kepentingan masyarakat. Kami ingin memastikan setiap anggaran yang dikelola pemerintah digunakan secara terbuka dan sesuai aturan,” kata Hendy Ramadhan, Ketua APMPH Sumsel.

Ia juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan dan pelaporan publik terhadap pengelolaan anggaran di instansi tersebut.

Menurutnya, ketiadaan keterbukaan informasi menimbulkan keraguan terhadap efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pelaksanaan program.

“Kami berharap kejaksaan negeri banyuasin menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jika ada penyimpangan di BPBD, harus diusut sampai tuntas,” tegasnya.

Sementara, Kasubsi Intel Kejaksaan Negeri Banyuasin, Charles Barita Hamonangan Sihombing menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang telah disampaikan oleh massa aksi.

“Kami akan menelusuri dan mengusut laporan tersebut. Namun, kami juga meminta bukti-bukti pendukung agar proses penyelidikan dapat berjalan secara objektif dan sesuai prosedur,” ujarnya.

Aksi berjalan tertib dengan pengawalan aparat kepolisian dan Satpol-PP. Setelah hampir satu jam menyampaikan orasi dan menyerahkan aspirasi, massa membubarkan diri dengan janji akan mengawal proses penegakkan hukum hingga tuntas.

Laporan Desi OY | Editor Abror Vandozer