Izin Indomaret di Pangkalan Balai Diperbaiki: Kami Salah Input

- Jurnalis

Senin, 20 Oktober 2025 - 16:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Dinas Penanaman Modal Perizinan Satu Pintu [DPMPTSP] Kabupaten Banyuasin.

Kantor Dinas Penanaman Modal Perizinan Satu Pintu [DPMPTSP] Kabupaten Banyuasin.

WIDEAZONE.com, BANYUASIN | Meski pucuk pimpinan Dinas Penanaman Modal Perizinan Satu Pintu [DPMPTSP] Kabupaten Banyuasin telah berganti namun PR [pekerjaan rumah] dipastikan tetap berjalan dalam persoalan perizinan Indomaret di Pangkalan Balai.

Terlebih, DPMPTSP memastikan telah memperbaiki data izin usaha toko modern [IUTM] milik Indomaret di Pangkalan Balai yang sebelumnya sempat berbeda alamat antara dokumen OSS dan lokasi sebenarnya.

Kepala DPMPTSP Banyuasin, Ali Sadikin menegaskan bahwa penerbitan izin tersebut berdasarkan data dalam sistem OSS.

“Kami menerbitkan berdasarkan OSS. Dasar kami jelas, hari ini pihak Indomaret sudah kami panggil, mereka mengakui ada kesalahan penginputan dan sudah membuat surat pernyataan,” ujarnya, Kamis 9 Oktober 2025.

Baca Juga:  Sidang SMBR: Saksi Ungkap Surat Penugasan KMM, Selisih Stok 27 Ribu Ton hingga Beban Bunga Rp118 Miliar

Ia menjelaskan, perbaikan data dilakukan dua tahap penginputan ulang oleh pihak Indomaret pada 6 Oktober 2025 dan revisi izin [IUTM] oleh DPMPTSP pada 9 Oktober 2025.

“Kami tidak bermaksud menerbitkan izin yang tidak sesuai. Perbaikan sudah dilakukan sesuai mekanisme,” tandasnya.

Sementara itu, Supervisor Licence PT Indomarco Prismatama, Taufik Hidayat melalui surat pernyataan bermaterai, mengakui kesalahan penginputan pada saat pengajuan OSS tanggal 29 September 2025.

Baca Juga:  Anwar Sadat: Karhutla Sumsel Bukan Sekadar Bencana, Pidananya Wajib Dituntaskan!

Kendati, surat tersebut tidak mencantumkan cap atau stampel resmi perusahaan, semestinya menjadi bagian dari autentikasi dokumen korporasi.

“Kami memang salah input saat pengajuan OSS, tapi sudah kami perbaiki dan kini datanya sudah benar,” kata taufik.

Meski telah diperbaiki, ketiadaan cap resmi dalam surat pernyataan itu menimbulkan pertanyaan baru: apakah dokumen tanpa stempel bisa dijadikan dasar koreksi administrasi di lembaga pemerintah?

Laporan Desi OY | Editor Abror Vandozer

Berita Terkait

Warga Karya Jaya Terima Ganti Rugi Lahan Tol Palembang-Betung, Pemkot Apresiasi Dukungan Masyarakat
Lantik 127 PNS, Ratu Dewa Tekankan Disiplin dan Pelayanan: Jangan Cemberut Hadapi Masyarakat!
HUT ke-15, NasDem Sumsel Bidik Posisi Dua Besar pada Pemilu 2029
65 Kelompok Meriahkan Karnaval HUT ke-25 Prabumulih, Arlan: Pembangunan Butuh Partisipasi Masyarakat
Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot
Kepala SDN 233 Palembang Bantah Jarang Hadir dan Tudingan Material Tak SNI: Oknum Wartawan Bak Tim Audit
NasDem Run Jadi Panggung Tiga Punggawa NasDem Sumsel, Dari Soliditas Kader hingga Target 10 Ribu Pelari
IOC SKK Migas Mirip Pusat Kendali NASA! 24 Jam Nonstop Pantau Produksi Migas

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 16:51 WIB

Warga Karya Jaya Terima Ganti Rugi Lahan Tol Palembang-Betung, Pemkot Apresiasi Dukungan Masyarakat

Jumat, 13 November 2026 - 14:52 WIB

Lantik 127 PNS, Ratu Dewa Tekankan Disiplin dan Pelayanan: Jangan Cemberut Hadapi Masyarakat!

Rabu, 11 November 2026 - 15:50 WIB

HUT ke-15, NasDem Sumsel Bidik Posisi Dua Besar pada Pemilu 2029

Selasa, 10 November 2026 - 23:34 WIB

65 Kelompok Meriahkan Karnaval HUT ke-25 Prabumulih, Arlan: Pembangunan Butuh Partisipasi Masyarakat

Selasa, 10 November 2026 - 09:08 WIB

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Berita Terbaru