Pemprov-Polda Segera Bentuk Satgas Pencegahan Illegal Drilling di Muba 

- Jurnalis

Selasa, 23 Juli 2024 - 11:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pertemuan Penjabat Gunernur Sumsel Elen Setiadi SH MSE dengan Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo dengan bahasan rencana pembentukan Satgas Pencegahan Illegal Drilling, di Kantor Gubernur, Senin 22 Juli 2024, sore.

Pertemuan Penjabat Gunernur Sumsel Elen Setiadi SH MSE dengan Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo dengan bahasan rencana pembentukan Satgas Pencegahan Illegal Drilling, di Kantor Gubernur, Senin 22 Juli 2024, sore.

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Penjabat [Pj] Gubernur Sumatera Selatan [Sumsel] Elen Setiadi SH MSE mengungkapkan Pemerintah Provinsi [Pemprov] Sumsel bersama Polda Sumsel berencana membentuk satuan tugas [Satgas] khusus untuk mencegah dan penertiban Illegal Drilling [pengeboran minyak ilegal] yang marak terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin [Muba].

Rencana tersebut diungkapkannya usai melakukan pertemuan dengan Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo, di Kantor Gubernur, Senin 22 Juli 2024, sore.

Menurut Elen, dirinya sudah bertemu dengan Kapolda Sumsel membahas beberapa hal terkait kondisi lapangan illegal drilling yang terjadi di Kabupaten Muba.

“Teknisnya nanti akan kami bahasa dengan melibatkan instansi terkait. Nanti bahkan ada usulan juga dari kita untuk membentuk Satgas. Teknisnya nanti  Kapolda  yang akan siapkan dan kita akan undang KL [Kementerian dan Lembaga] teknis termasuk pusat InsyaAllah hari Rabu,” tegas Elen.

Pada kesempatan itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo mengatakan bahwa kedatangannya ke Pemprov ini untuk melaporkan situasi illegal drilling khususnya di Sungai Dawas, Kecamatan Sungai Lilin yang sampai hari ini ada 5 korban yang meninggal dunia.

Seperti diketahui lokasi tersebut meledak pada 21 Juni lalu berlanjut kemudian tanggal 27 ada dua orang meninggal dunia, begitupun tanggal 28 kembali ditemukan ada yang meninggal dunia.

Baca Juga:  RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎

Polda bersama Pemprov Sumsel, beserta stakeholder dan SKK Migas tengah melokalisir daerah tersebut, kemudian menetralisir, membersihkan minyak-minyak yang tumpah, dari polusi dan pencemaran lingkungan kemudian diamankan.

“Namun ternyata tanggal.21 Juli dini hari ada sekelompok masyarakat yang masuk lagi ke situ dan membuka pipa yang sudah ditutup SKK Migas, dan terjadi ledakan lagi,” jelasnya.

Terkait banyak kegiatan dan instansi yang dibutuhkan dalam penanganan illegal drilling ini menurut Kapolda, dan atas usulan bersama maka akan dibentuk Satgas.

Rencana rapat koordinasi akan dilakukan Rabu (24/7/2024) dengan mengundang pemerintah pusat dari  Kementerian ESDM, Lingkungan Hidup, untuk bersama-sama membentuk Satgas pencegahan illegal drilling dari ke Hulu sampai ke Hilir.

Untuk penanganan di Sungai Dawas sampai saat in menurut Kapolda sudah ada satu orang yang diamankan. Bahkan tadi pagi atas perintah Gubernur pihaknya telah melakukan penutupan, dari Polri juga telah membuat perimeter dan dari Pemkab juga telah membantu eksavator agar masyarakat tidak bisa masuk ke dalam.

” Saya juga sudah perintahkan jajaran dari Polres Muba dan Polairud untuk ditutup dari jalur air agar masyarakat tidak bisa masuk karena ini daerah yang sangat berbahaya,. Makanya Saya himbau masyarakat jangan lagi masuk ke daerah Sungai Dawas dan sumur-sumur minyak lainnya” jelas Kapolda.

Baca Juga:  Andreas Desak Bapenda Palembang Buka-bukaan Soal Penunggak Pajak Kakap PBB‎

Diakui Kapolda ada sejumlah kendala dalam penanganan illegal drilling di Muba. Salah satunya faktor ekonomi. Dimana masyarakat yang tidak memiliki mata pencaharian tidak punya pilihan untuk memenuhi kebutuhan maka memilih illegal drilling.

“Adanya permintaan, adanya disparitas harganya juga tinggi dan adanya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh uang dengan cara yang mudah di illegal drilling,” jelas Kapolda.

Selain itu, lokasi illegal drilling yang jauh dan sulit dijangkau menjadi kendala tersendiri dalam penanganan illegal drilling. Belum lagi dalam menjalankan operasi, Kapolda mengaku membutuhkan personil dan biaya dalam jumlah yang besar dan peralatan seperti eksavator serta buldozer. Hal inilah yang menurutnya juga dilaporkan ke Gubernur.

“Legalisasi itu jauh sekali dari harapan. Karena lingkungan hidupnya tidak terawat. Lingkungan hidup sangat rusak bahkan berlumpur minyak sampai ke lutut. Kerusakan lingkunganya luar biasa,” tutupnya. [AbV/red]

Berita Terkait

Di Balik Kasus Leo Waldi, WALHI Sumsel Bongkar Ribuan Hektare Kebakaran di Konsesi PT BMH
Perkuat Kualitas Pers di Wilayah Operasi Migas, PHR Zona 4 Gandeng Dewan Pers ‎
Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot
Medco E&P Grissik Bantu Perbaiki Jalan Desa Sukamaju, Dukung Mobilitas dan Ekonomi Warga
SKK Migas: Penutupan Akses Sumur Bisa Ganggu Pasokan BBM dan Listrik
IOC SKK Migas Mirip Pusat Kendali NASA! 24 Jam Nonstop Pantau Produksi Migas
ADIPEC 2026 Jadi Ajang Perluasan Kemitraan Industri Hulu Migas Indonesia
Rp3 Triliun Ubah Wajah Palembang! Sampah Jadi Listrik, Serap hingga 1.000 Tenaga Kerja Lokal

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:27 WIB

Di Balik Kasus Leo Waldi, WALHI Sumsel Bongkar Ribuan Hektare Kebakaran di Konsesi PT BMH

Selasa, 10 November 2026 - 21:07 WIB

Perkuat Kualitas Pers di Wilayah Operasi Migas, PHR Zona 4 Gandeng Dewan Pers ‎

Selasa, 10 November 2026 - 09:08 WIB

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Senin, 9 November 2026 - 15:56 WIB

Medco E&P Grissik Bantu Perbaiki Jalan Desa Sukamaju, Dukung Mobilitas dan Ekonomi Warga

Jumat, 6 November 2026 - 19:02 WIB

SKK Migas: Penutupan Akses Sumur Bisa Ganggu Pasokan BBM dan Listrik

Berita Terbaru