Soal 12 Mobdin Kades, Penjabat Walikota Prabumulih: Sesuai Prosedur

WIDEAZONE.com, PBUMULIH | Pengadaan mobil dinas atau operasional bagi 12 Kepala Desa [Kades] di lingkungan Pemerintah Kota [Pemkot] Prabumulih menuai ragam tanggapan masuarakat hingga membuat Penjabat Walikota H Elman ST angkat bicara. Berbagai informasi terkait hal tersebut pun menyebar di khalayak.

Jelas PJ Walikota, pengadaan mobil operasional desa jenis Toyota Rush telah sesuai prosedur yang berlandaskan pada peraturan Walikota [Perwali] Prabumulih 2/2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa [ADD].

Bahkan, ujar Pj Walikota, telah melalui proses musyawarah desa dan berkoordinasi dengan pihak inspektorat hingga kejaksaan Prabumulih.

Tujuan utama dari pengadaan kendaraan operasional desa, kata Elman adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa. “Kendaraan operasional desa diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan para Kades dalam menjalankan tugas-tugas mereka, terutama dalam pelayanan publik dan koordinasi antar desa dan pemerintah kota” ujar mantan Sekretaris Daerah Kota Prabumulih itu, Rabu 3 Juli 2024.

Berkenaan dengan tudingan yang menyebut PJ Walikota tidak memiliki “Sense of Crisis” dan “Sense of Belonging“, Elman menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil telah melalui pertimbangan matang dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah.

“Kami sepenuhnya memahami bahwa bangsa ini sedang dalam masa pemulihan pasca pandemi. Oleh karena itu, penggunaan ADD untuk pengadaan mobil operasional Desa tidak lain dimaksudkan untuk mendukung pemulihan tersebut melalui peningkatan kualitas pelayanan di tingkat desa,” sebutnya.

Sementara, menanggapi dugaan bagian dari tim sukses salah seorang kandidat Pilkada, Pria yang pernah menjabat sebagai Direktur PDAM Tirta Prabujaya itu menegaskan bahwa, kebijakan yang dilakukan murni untuk kepentingan pelayanan masyarakat dan tidak berkaitan dengan politik praktis.

“Sebagai PJ Walikota, kita selalu berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan profesionalisme dan integritas, demi kepentingan seluruh masyarakat Prabumulih. Kami memahami bahwa kebijakan ini telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat,” urainya.

“Perlu diketahui bahwa Pemerintah Kota Prabumulih selalu terbuka untuk menerima masukan dan kritik konstruktif demi perbaikan ke depan. Kami juga berkomitmen untuk lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran,” tukas dia.

Laporan Sakrin | Editor Abror Vandozer