Menko Polhukam : Kami ke Papua Barat Bukan Mengawasi Tapi Menyalami

MENTERI KOORDINATOR Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan bahwa tujuannya berkunjung ke Papua Barat bukan untuk mengawasi atau memata-matai. Sebagai perwakilan dari pemerintah pusat, dirinya bersama dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian ingin menyalami warga di Papua Barat, khususnya pasca insiden yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Kita sangat bergembira karena bisa langsung menjumpai teman-teman kita, saudara-saudara kita, baik di Sorong maupun Manokwari. Tujuan kami ke mari bukan untuk mengawasi, memata-matai, tapi untuk menyalami terutama setelah terjadi insiden yang menyesalkan,” ujar Menko Polhukam Wiranto ketika bertemua dengan para tokoh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, tokoh adat dan masyarakat di Manokwari, Papua Barat, Kamis (22/8/2019).

“Kita yakin insiden itu bukan karena kita tidak menghormati saudara-saudara kita di Papua dan Papua Barat, atau kita ingin melecehkan seperti hoax di medsos yang terjadi pelecehan bendera, penghinaan saudara-saudara di Papua dan Papua Barat disusul dengan aksi-aksi membakar. Itu semua bukan karena ada unsur-unsur yang disengaja, tapi karena adanya oknum-oknum yang tidak bisa menahan diri sehingga terjadi seperti itu,” sambungnya.

Menko Polhukam bercerita selama 3 tahun dirinya bersama Kapolri dan Panglima TNI selalu menghadapi orang-orang usil lewat medsos, karena setiap hari ada saja yang menghina atau mengejek. Namun, Presiden sudah mewanti-wanti agar sabar dan bangun rasa saling maaf memaafkan, karena itu merupakan modal dalam menghadapi hasutan, hinaan, dan cercaan.

“Saya senang sekali dan berterima kasih bahwa kejadian itu berlangsung cepat dan muncul kesadaran bersama baik pemerintah daerah, masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, pimpinan-pimpinan pemuda dan sebagainya, punya kesadaran bahwa tidak perlu dilanjutkan aksi-aksi yang justru merugikan kita, merugikan persatuan kita sebagai bangsa, merugikan persaudaraan kita sebagai bangsa, bahkan kerusakan-kerusakan itu sebenarnya sangat kita sesalkan. Karena bangunan-bangunan, fasilitas, insfrastruktur itu semuanya dibangun dari keringat rakyat, dari uang rakyat, dibangun untuk membangun kesejahteraan, butuh waktu lama untuk membangun tapi kalau merusak cuma satu jam bisa rusak,” imbuh Wiranto.

Mantan Panglima ABRI itu menurutkan bahwa peristiwa ini merupakan satu pelajaran, walaupun sampai ada emosi tertentu karena ulah oknum tadi, lebih baik diselesaikan dengan musyawarah mufakat, ada jalur-jalur komunikasi yang sudah tergelar dalam kehidupan dan sistem untuk tidak terpancing emosi dan melakukan hal negatif.

“Kita bersyukur bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa sudah memberikan keberagaman kepada kita sebagai bangsa. Tapi keberagaman itu bisa menjadi kerawanan dan kerentanan. Namun, kalau kita satukan bisa menjadi kekuatan yang sangat dahsyat,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Papua dan Papua Barat Bukan Anak Tiri

Saat berada di Sorong, Menko Polhukam menyampaikan bahwa Papua dan Papua Barat merupakan anak emas pemerintah Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya dana yang digelontorkan untuk membangun Papua dan Papua Barat.

“Kalau ada yang mengatakan Papua dan Papua Barat itu anak tiri Indonesia, itu salah besar,” ujar Wiranto.

Menko Polhukam mengatakan Presiden Jokowi sudah 7 kali melakukan kunjungan kerja ke Papua dalam setahun. Menurutnya, tidak ada provinsi yang sesering itu dikunjungi presiden.

“Tidak ada provinsi yang dikunjungi presiden setahun 7 kali, tidak pernah ada. Jawa Tengah pun tidak sebanyak itu. Artinya Papua dan Papua Barat bukan anak tiri tapi anak emas. Saya yakin itu dan saya bisa buktikan itu,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Dijelaskan, pemerintah telah menggelontorkan dana Rp 100 triliun lebih untuk Papua dan Papua Barat. Selain itu, pemerintah juga telah membuktikan komitmennya menyamaratakan harga-harga kebutuhan pokok di Papua dengan wilayah lainnya.

“Dana pusat yang digelontorkan ke Papua lebih dari Rp 100 triliun. Bahkan kita masih ingat Presiden saat kunjungan minta jalan antarkota segera dibangun, juga minta harga-harga yang melambung tinggi di Papua harus sama dengan di Jawa dan itu terbukti dapat dilakukan,” papar Wiranto.