“Tuai Kritik DPR” Risma Angkat Suara, Berikut Alasannya

WIDEAZONE.com, JAKARTA | Tuai kritikan dari DPR, Menteri Sosial Tri Rismaharini disapa Risma mengatakan dirinya turun ke lapangan lantaran banyak laporan permasalahan kendala penyaluran bantuan sosial [Bansos] di berbagai daerah.

“Data terpadu kesejahteraan sosial [DTKS] sudah singkron dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [Dukcapil] Kementerian Dalam Negeri,” ungkapnya.

Makanya, ujar Risma, kami perlu cek, jadi saya turun ke lapangan itu karena saya mentok, kok ini [bansos] belum salur-salur?

“Ternyata masalahnya kartunya belum diserahkan sama bank,” kata Risma dalam rapat virtual bersama Komite III DPD RI, di Jakarta, Selasa (21/9) seperti dilaporakan CNN Indonesia.

Politikus PDI-Perjuangan ini juga menyebut banyak kendala penyaluran bansos saat pihaknya turun langsung ke lapangan.

Tak hanya soal data ganda, pihaknya juga menemukan pemblokiran rekening penerima bansos, penyaluran bansos terhambat di bank, atau kartu kesejahteraan sosial (KKS) dipegang oleh orang lain sehingga penyaluran bansos tidak tepat sasaran.

“Seperti saya temukan terjadi di Semarang, ada 1800-an bansos belum tersalur, ternyata KKS belum diterima. Terus saya koordinasi dengan Pemkot Semarang agar mengumpulkan 1800 orang di balai kota untuk penyaluran bantuan, kita coba dan ternyata bisa [tersalur],” terang Risma.

Sebelumnya aksi Risma keliling daerah dikritik banyak pihak.

“Keliling-keliling masyarakat memang penting, tapi di sini (DPR) juga penting karena kita mewakili masyarakat,” kata Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Daulay dalam rapat kerja dengan Kemensos, beberapa waktu lalu.

Risma juga mengaku sedang menyiapkan sistem terbaru untuk menyalurkan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) sebab masih banyak ditemukan penggunaan dana untuk membeli rokok dan minuman keras (miras).

“Kita lagi siapkan sistem jadi belanja penerima bansos PKH bakal kita tertibkan, karena masih ada yang dibelikan rokok,” kata mantan Wali Kota Surabaya itu.

“Kalau begitu terus penyelesaian kemiskinan itu makin jauh, sementara uang dari negara semakin banyak keluar,” lanjutnya.

Sebagai informasi, bansos PKH merupakan bantuan berupa uang tunai yang langsung dicairkan melalui rekening bank kepada penerima manfaat. Besaran bansos PKH berkisar antara Ro600 ribu-Rp3 juta per tahun, disesuaikan dengan kriteria penerima bansos.

Sementara bansos BPNT dicairkan melalui e-warong atau distributor sembako yang telah bekerja sama dengan Kemensos. Penerima mendapatkan bantuan Rp200 ribu untuk ditukarkan dengan bahan pangan.

Sumber CNN Indonesia