Terkait Usaha, RI akan Pangkas Regulasi dan Birokrasi

WIDEAZONE.COM, BUSAN — Disaat banyak negara di dunia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, Indonesia justru masih menikmati lima persen pertumbuhan ekonominya setiap tahun.

“Pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen itu terjadi selama lima tahun terakhir,” ujar Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan sejumlah CEO perusahaan besar Korea Selatan, di Hotel Lotte Busan, Senin (25/11/2019).

Lantas, kata Jokowi, mengapa Indonesia merupakan tempat investasi yang tepat bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan, karena di tengah ketidakpastian itu, masa depan dunia akan dimotori oleh emerging economy seperti Indonesia.

“Di saat banyak negara menggali agung society, Indonesia justru memiliki usia produktif yang besar, dengan bonus demografi yang besar pula,” tukas Kepala Negara.

Karena itu, disaat banyak negara mengalami ketidakpuasan, stabilitas politik di Indonesia cukup terjaga.

“Disaat banyak negara cenderung melakukan proteksionisme, Indonesia justru menjadi koordinator bagi perundingan Regional Komprehensive Economic Partnership (RCEP),” katanya.

Di hadapan para CEO, Kepala Negara menyampaikan komitmen Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang kian menarik dalam lima tahun ke depan.

Karena itu, untuk mendukung tujuan itu, kata Presiden, akan dilakukan secara terus-menerus, penyederhanaan birokrasi di Indonesia.

Kepala Negara juga menekankan agar investasi di Indonesia harus menciptakan lapangan kerja. Selain itu, investasi di Indonesia tak hanya menciptakan pasar, tapi juga menjadikan Indonesia sebagai hubungan produksi.

Terkait dengan penyederhanaan aturan, pemerintah akan memangkas sekitar 70 hingga 74 undang-undang dalam waktu bersamaan melalui omnibus law.

Dengan omnibus law, katanya, pemerintah berharap agar semua peraturan yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan investasi segera disederhanakan.

Menurut Presiden, pamangkasan birokrasi akan semakin simpel, sehingga aemua keputusan yang diambil akan semakin cepat. “Kebijakan pemangkasan itu nanti akan dilakukan eselon IV dan eselon III di birokrasi kita,” tambahnya.

Disaat yang sama, Presiden pun menjelaskan soal rencana pemindahan ibukota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. “Kota itu akan kita rancang menjadi kota yang pintar, hijau, aman, inklusif dan kuat,” urai Presiden.

Terkait pemindahan ibukota, Indonesia akan terbuka untuk melakukan kerjasama. Karena Kepala Negara mengajak para CEO untuk menguatkan kerjasama ekonomi, kerjasama perdagangan serta kerjasama investasi antara Indonesia dan Korea.

Karena itu Presiden Jokowi meminta agar pelaku usaha tidak segan-segan menyampaikan semua kendala yang dihadapi ke pada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahil Lahadalia. Seperti soal pembebasan lahan Lotte di Cilegon yang tekah dirampungkan Kepala BKPM. Jika ada masalah lain, kata Presiden, tolong sampaikan ke Kepala BKPM.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan sejumlah CEO perusahaan, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko budang Kemaritiman dan Inveatasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Rerno Marsudi, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri PUPR Basuki Hadimulyo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala BKPM Bahil Lahadalia. (anto narasoma/abror vandozer/rel)