Pemkot Palembang-TNI AU Sepakati Pemanfaatan Lahan 6,9 Hektare untuk Sekolah Rakyat

WIDAZONE.com, PALEMBANG | Pemerintah Kota Palembang bersama TNI Angkatan Udara menandatangani pernyataan bersama terkait penggunaan sementara lahan seluas 6,9 hektare milik Lanud Sri Mulyono Herlambang [SMH] untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Palembang.

Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal penyediaan lahan bagi pembangunan fasilitas pendidikan yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan apresiasi kepada TNI AU, khususnya Komandan Lanud SMH Kolonel Pnb Asep Wahyu Wijaya, atas dukungan terhadap rencana pembangunan tersebut.

Menurut Ratu Dewa, Sekolah Rakyat diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Palembang.

“Ini bukan sekadar tanda tangan di atas kertas. Ini adalah tanda tangan untuk masa depan 1.000 anak-anak kita. Terima kasih TNI AU yang telah membuka pintu markasnya untuk menjadi kawah candradimuka bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,” ujar Ratu Dewa.

Berdasarkan perencanaan, Sekolah Rakyat permanen itu akan dibangun di atas lahan 6,9 hektare di kawasan Lanud SMH. Fasilitas pendidikan yang dirancang bertingkat empat lantai tersebut ditargetkan menampung hingga 1.000 siswa pada tahap awal, dengan rencana peningkatan kapasitas menjadi 2.500 siswa pada 2027.

Program ini menyasar anak-anak dari keluarga yang masuk kelompok kesejahteraan terbawah atau desil 1 dan 2, termasuk anak jalanan serta anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Sekolah Rakyat juga dirancang dengan fasilitas pembelajaran modern dan asrama.

Ratu Dewa mengatakan, Pemkot Palembang akan mengawal proses persiapan pembangunan melalui koordinasi lintas instansi. Dinas Sosial dan perangkat daerah terkait telah diminta memastikan pendataan calon peserta didik serta kelengkapan tahapan administrasi berjalan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Kepala Biro Umum Kementerian Sosial RI, Yadi Muchtar, mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat di Palembang merupakan usulan pemerintah kota yang mendapat respons dari pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, pelaksanaan pembangunan akan dilakukan setelah status lahan dinyatakan _clear and clean_ serta seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.

“Berdasarkan informasi dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), proses tender pembangunan ditargetkan sudah dimulai pada 16 Oktober 2026. Ini bagian dari tahapan persiapan agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan,” kata Yadi.

Yadi menambahkan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendata dan menghimpun calon siswa agar program tersebut tepat sasaran dan dapat diakses anak-anak yang memenuhi kriteria.

Komandan Lanud SMH Kolonel Pnb Asep Wahyu Wijaya juga menyatakan dukungan terhadap rencana pemanfaatan lahan tersebut sebagai bagian dari kontribusi TNI AU dalam mendukung pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.

Dengan adanya kesepakatan antara Pemkot Palembang, Kementerian Sosial, dan TNI AU, pembangunan Sekolah Rakyat selanjutnya menunggu penyelesaian persyaratan lahan dan administrasi sebelum memasuki tahapan pelaksanaan.

Jika terealisasi sesuai rencana, fasilitas tersebut diharapkan menjadi sarana pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh kesempatan belajar dan mengembangkan potensi secara lebih optimal. [AbV]