“Pemilu 2024” KPU Anggarkan Rp86 Triliun, Prokes atau Normal?

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Keputusan tentang jadwal pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah [Pileg-Pilkada] di Indonesia bahkan di Provinsi Sumatera Selatan belum ada kata sepakat.

Hal itu dipicu lantaran Komisi Pemilihan Umum [KPU] mengusulkan, tahap pemungutan suara akan diselenggarakan pada 21 Februari 2024 sementara pemerintah ajukan usulan di 15 Mei 2024.

“Hingga hari ini pelaksanaan Pilg, Pilpres dan Pilkada tetap akan dilaksanakan pada 2024. Jadi untuk tahapan Pilkada seluruhnya, baik itu pemilihan bupati [Pilbup], Pilwako hingga Pilgub dilaksanakan serentak dalam satu hari,” kata Ketua KPU Sumsel, Amrah Muslimin SE MSi saat dijumpai di ruang kerjanya, Senin [11/10].

Sejauh ini, ujar Amrah untuk tahapan Pemilu di Bumi Sriwijaya tidak ada persoalan. Karena untuk Pemilu di Sumsel, setiap Kabupaten/kota tersedia dua kotak yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, kemudian Bupati dan Walikota.

“Berkaca dari pengalaman pemilu tahun 2013 sebelumnya itu kita sudah memulai, Pilgub Sumsel berbarengan dengan pemilihan Bupati dan Walikota. Kemudian tahun 2018 pun demikian,” ungkapnya.

Dijelaskan Amrah, akan terjadi penunjukan pelaksana tugas [Plt] kepala daerah di 10 Kabupaten kota se Sumsel menjelang Pemilu 2024 mendatang.

“Untuk kekosongan bupati dan walikota yang dimungkinkan untuk Plt ada 10 daerah, terutama Muba yang mendekati.
Itu juga gubernur dan wagub sumsel pada September 2023, maka akan di tunjuk Plt sampai dengan pelaksanaan pilkada 2024,” jelasnya.

Anggaran Pemilu [Pileg, Pilpres, Pilkada] sebesar Rp86 Triliun

Terkait anggaran, menurut Amrah KPU RI sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp86 triliun, anggaran itu adalah include untuk pelaksanaan Pileg, Pilpres dan Pilkada mendatang.

Selain untuk pelaksanaan Pemilu, anggaran tersebut akan di gunakan untuk pemutakhiran data pemilih, menyediakan APK, hand sanitizer, kelengkapan cuci tangan di setiap TPS serta pembatasan jumlah pemilih, bahkan ketika masyarakat datang akan diatur berdasarkan prokes.

“Itu juga include pada anggaran yang di anggarkan untuk melakukan Pemilu presiden dan wakil presiden maupun legislatif dan pilkada yang dilaksanakan ditengah masa pandemi,” terangnya.

Pelaksanaan Tahapan Pemilu dengan Prokes atau Sebaliknya [Normal]

Artinya memang kalau kita berkaca dari 2020, sambung Ketua KPU Sumsel, semua tahapan itu ketika pandemi ini masih ada di tahun 2024, maka kita akan kelola pilkada dan pemilu itu dengan pelaksanaan tahapan itu dengan mengacu pada prokes yang sudah ditetapkan.

“Kita juga sudah mengantisipasi, apakah pemilu ini di laksanakan dengan prokes atau pun sebaliknya. Jadi ketika pemilu ini memang dinyatakan oleh pemerintah sudah tidak ada lagi, maka kita akan kembali pada proses pilkada yang normal,” tuturnya. [nt]