Palembang Urutan Ketiga Penerapan Kurikulum Merdeka
WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi [Kemendikbudristek] melalui Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen, Dr Susanto SH MH menyampaikan implementasi Kurikulum Merdeka ke pada Pemerintah Kota Palembang.
Susanto menjelaskan Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal bagi peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
“Dalam proses pembelajaran, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai tayangan video belajar serta mengunggah video belajar dengan kebutuhan belajar dan peserta didik,” ungkap Susanto saat memaparkan keunggulan Kurikulum Merdeka di Dinas Pendidikan Kota Palembang, Senin [25/07/2022].
Pelaksanaan Kurikulum Merdeka, sambung Ditjen Susanto, bahwa Sumatera Selatan masuk pada urutan kedua secara nasional cukup bagus dan kota Palembang pada urutan ketiga.
“Untuk pelaksanaan Kurikulum Merdeka kan ini pilihan jumlahnya di Kota Palembang untuk PAUD lebih sedikit, ada SD, SMP, SMA, SMK hingga SLB,” tuturnya.
Susanto menegaskan Kurikulum Merdeka ini tidak wajibkan, ini pilihan, sekolah di palembang baru 222 belum semuanya karena tidak ada paksaan. “Dari perangkat ajarnya, sumber belajarnya ada platform merdeka mengajar. Guru sudah mulai menggunakan itu. Jadi banyak sumber belajarnya, videonya bisa diambil dari situ [Platform], atau mereka dapat berbagi praktek baiknya dan dari sisi mereka mengajar dapat mereka upload untuk itu,” jelasnya.

Sementara, Sekretaris Daerah Kota Palembang, Drs Ratu Dewa MSi mendukung penuh langkah dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar.
“Belajar Merdeka, artinya kurikulumnya disesuaikan, tidak harus dalam satu pilihan seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai keunggulan dari Kurikulum Merdeka,” kata Ratu Dewa usai menghadiri kegiatan Keunggulan Kurikulum Merdeka.
Dewa mengimbau tenaga pendidik [guru] untuk beradaptasi dengan proses kegiatan belajar dan mengajar [KBM] dalam rangka penerapan Kurikulum sekolah merdeka belajar.
Pada kesempatan itu, Kadisdik Kota Palembang, H Ahmad Zulinto SPd MM menyampaikan Kementerian itu sudah melakukan untuk pemulihan learning loss pembelajaran karena selama ini terdampak COVID-19. “Jadi kita sudah akan menerapkan kurikulum merdeka,” ucapnya.
Kurikulum merdeka ini sebagai upaya mengatasi kondisi yang selama ini tidak terlaksananya belajar dengan baik. Artinya ada kemandirian baik itu guru, siswa dan ada juga inovasi inovasi yang harus mereka lakukan baik itu di pendidiknya maupun anak didiknya.
Dalam hal ini Kementerian akan membuktikan, memastikan apakah Palembang telah melaksanakan. Sudah 195 yang masuk di dalam daftar sekolah sekolah pada kurikulum merdeka dengan mandiri, apakah itu merdeka berbagi, apakah merdeka berubah sesuai dengan kemauan dan kemampuan kita masing masing.
“Ini tidak ada intervensi khusus, artinya sekolah boleh memilih mana kurikulum yg bisa diterapkan di tempatnya, ataupun masih menggunakan Kurikulum 2013 itu tidak masalah karena terdapat pilihan pilihan,” ungkap Zulinto yang juga Ketua PGRI Sumsel.
Namun demikian dengan kurikulum merdeka ini nantinya, kita akan memiliki layanan layanan yang baik tentunya, karena apalagi sekarang masanya zonasi.
Tentunya dengan kurikulum merdeka, mereka ini akan berada di beberapa kondisi ini dapat kita gunakan secara bakat minat masing masing anak didik. Jadi kita bebas memilih baik itu guru.
Ada yang dijadikan satu kontribusi bagi kami, bahwa dengan kurikulum merdeka ini guru tidak dibebani dengan bermacam-macam administrasi yang berat berat . “Artinya kita dapat berkreasi sendiri bagaimana kita sehingga membuat anak anak dapat melaksanakan pembelajaran secara cepat dan mudah serta mereka dapat mandiri. Itu yang saya ambil makna dari Sekretaris Jenderal Pendidikan,” tuturnya.
Diharapkan pembangunan dari segala bidang maupun aspek di jejang Pendidikan untuk meningkatkan APM-nya dari pada kota Palembang itu. “Kurikulum merdeka ini sangat efisien, sebab guru tidak terkungkung,” pungkasnya.
Laporan Hasan Basri | Editor Abror Vandozer







![Anggota DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah dan Surat Penangkapan Petani Leo Waldi. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/InShot_20261110_090612630_copy_3335x1879-225x129.jpg)





![Anggota DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah dan Surat Penangkapan Petani Leo Waldi. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/InShot_20261110_090612630_copy_3335x1879-129x85.jpg)


![Anggota DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah dan Surat Penangkapan Petani Leo Waldi. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/InShot_20261110_090612630_copy_3335x1879-360x200.jpg)
![Pengamat politik Sumatera Selatan sekaligus Sekretaris Wilayah Asosiasi Ilmu Politik Indonesia [AIPI] Sumsel, Ahmad Haekal Al-Haffafah.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261021-WA0001-360x200.jpg)
![Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan [CACA-Sumsel] bersama PB Front Pemuda Merah Putih [FPMP] dalam aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Selasa 20 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261020-WA0016_copy_1519x678-360x200.jpg)
