Kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Di Era Otonomi Daerah

- Jurnalis

Sabtu, 18 Januari 2020 - 16:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Focus Group Discussion (FGD) Potret Buram BPJS, kebijakan Penyelenggaraan jaminan kesehatan di era otonomi daerah, Giat acara dilaksanakan di Hottel Swarna Dwipa Jalan Tasik nomor 2 Talang semut Kecamatan Bukit kecil, Jumat (17/01/2020).

Focus Group Discussion (FGD) Potret Buram BPJS, kebijakan Penyelenggaraan jaminan kesehatan di era otonomi daerah, Giat acara dilaksanakan di Hottel Swarna Dwipa Jalan Tasik nomor 2 Talang semut Kecamatan Bukit kecil, Jumat (17/01/2020).

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Focus Group Discussion (FGD) Potret Buram BPJS, kebijakan Penyelenggaraan jaminan kesehatan di era otonomi daerah, Giat acara dilaksanakan di Hottel Swarna Dwipa Jalan Tasik nomor 2 Talang semut Kecamatan Bukit kecil, Jumat (17/01/2020).

Sebagai Pemateri pada Acara tersebut Asisten 1 Pemprov Sumsel H Akhmad Najib yang menjadi narasumber didampingi Ketua DPW PPMI Sumsel Charma Aprianto, Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Wahida Baharrudin.

H Akhmad Najib menyampaikan, kemudahan dalam layanan, pembiayaan dan lain lain, artinya, tanggung jawab dibidang kesehatan bukan pemerintah saja, tapi masyarakat baik itu melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (SDM) juga Perusahaan Dunia usaha.

“Kekuatan ini menjadi bagian dari pembangunan khususnya dibidang kesehatan yang dijamin oleh Undang Undang, bisa dilaksanakan pada saat ini, Pemerintah Sumsel mengucapkan terima kasih kepada Komite Rakyat Terpadu (KRT) yang telah menggagas dengan bertemunya dalam Group (FGD) memberi informasi ada yang sama ada juga yang beda, tapi pada prinsipnya adalah untuk rakyat,” ungkap Najib.

Nursyamsu selaku Ketua Pemuda Pancasila Kota Palembang saat diwawancarai mengatakan, Dulu kami pernah Demo di BPJS Kota dan Provinsi, ini kelanjutannya dari itu kami tidak melakukan Demo tapi kami melakukan (FGD) mengundang Pemerintah Kota Palembang, Dinas Kesehatan harusnya tadi dari BPJS harus hadir, kita Undang BPJS tapi dia tidak hadir pas di Undang katanya ada yang mewakili,” kata Syamsu.

Baca Juga:  ADIPEC 2026 Jadi Ajang Perluasan Kemitraan Industri Hulu Migas Indonesia

“Kita atas nama masyarakat Sumsel, BPJS ini sebetulnya niat awal mereka untuk mensejahterakan rakyat, supaya rakyat itu terlindungi, sesuai Pancasila, undang-undang dasar 1945, tapi pada saat perjalanan ternyata BPJS malah menyengsarakan Rakyat menurut kami, DPR aja yang di baiki tadinya kelas 3 tidak di naikan ternyata waktu sidang merka bilang “iya” pemungutan dinaikan 2 kali lipat,” bebernya.

“Jadi, pada perinsipnya kami juga meminta pada Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan janjinya dulu Jamkesraka itu memang bagus, dulu juga pernah berobat geratis, sekolah gratis kalau misal itu di aktifkan lagi lebih baguskan, kami kasi jempol untuk Bupati lahat yang menetapkan BPJS berobat cukup bawah KTP dan KK,” ucapnya.

Harapan kami, Sumsel harus bisa. Berobat cuma membawa KK dan KTP, “bukan kita melawan Pemerintah sebenarnya, tapi kalau itu menyengsarakan rakyat dan masyarakat, maka kewajiban kita sebagai anggota masyarakat untuk mengkritisi kebijakan Pemerintah, BPJS berdiri  karena berdasarkan Perpres,” tutupnya.

Baca Juga:  Patialo Kini Terang Benderang: Listrik 24 Jam Nyalakan Asa Anak Desa

Laporan Dewi

Editor Abror vandozer

Berita Terkait

Di Balik Kasus Leo Waldi, WALHI Sumsel Bongkar Ribuan Hektare Kebakaran di Konsesi PT BMH
Perkuat Kualitas Pers di Wilayah Operasi Migas, PHR Zona 4 Gandeng Dewan Pers ‎
Medco E&P Grissik Bantu Perbaiki Jalan Desa Sukamaju, Dukung Mobilitas dan Ekonomi Warga
SKK Migas: Penutupan Akses Sumur Bisa Ganggu Pasokan BBM dan Listrik
IOC SKK Migas Mirip Pusat Kendali NASA! 24 Jam Nonstop Pantau Produksi Migas
ADIPEC 2026 Jadi Ajang Perluasan Kemitraan Industri Hulu Migas Indonesia
Rp3 Triliun Ubah Wajah Palembang! Sampah Jadi Listrik, Serap hingga 1.000 Tenaga Kerja Lokal
Andreas Bilang Kapolda Sumsel Jangan “Kedodoran” dengan Dua PR Besar: 14 Korporasi Karhutla-Kekerasan Jurnalis, Gelar RDP!

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:27 WIB

Di Balik Kasus Leo Waldi, WALHI Sumsel Bongkar Ribuan Hektare Kebakaran di Konsesi PT BMH

Selasa, 10 November 2026 - 21:07 WIB

Perkuat Kualitas Pers di Wilayah Operasi Migas, PHR Zona 4 Gandeng Dewan Pers ‎

Senin, 9 November 2026 - 15:56 WIB

Medco E&P Grissik Bantu Perbaiki Jalan Desa Sukamaju, Dukung Mobilitas dan Ekonomi Warga

Jumat, 6 November 2026 - 19:02 WIB

SKK Migas: Penutupan Akses Sumur Bisa Ganggu Pasokan BBM dan Listrik

Jumat, 6 November 2026 - 11:13 WIB

IOC SKK Migas Mirip Pusat Kendali NASA! 24 Jam Nonstop Pantau Produksi Migas

Berita Terbaru