Jawaban Bupati Ratna Machmud Terhadap Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Musi Rawas

WIDEAZONE.com, MUSI RAWAS | Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi Fraksi Dewan atas penyampaian nota keuangan dan raperda APBD Perubahan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025.

Penyampaian tersebut dalam rapat paripurna, dipimpin Wakil Ketua DPRD Musi Rawas Azandri SIP dengan didampingi unsur pimpinan, serta dihadiri 21 dari 40 Anggota DPRD, Sekda Musi Rawas, Forkopimda, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mura, Camat, Insan pers dan LSM, Ormas, Selasa 26 Agustus 2025.

Setelah mendengarkan laporan dari Sekretaris DPRD Musi Rawas, Elbaroma, pimpinan Paripurna Azandri langsung membuka Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan atas penyampaian nota keuangan dan raperda APBD Perubahan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025.

Pimpinan rapat paripurna langsung meminta Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud untuk menjawab pandangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian nota keuangan dan raperda APBD Perubahan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025.

Sebelumnya dari Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar disampaikan Anggota Dewan Rosalia SH MSi, Fraksi PDI Perjuangan disampaikan Rena Wijaya.
Fraksi Partai Gerindra yang Fitriana. Fraksi Partai Nasdem yang disampaikan Rizal SH.

Fraksi Partai Amanat Nasional, disampaikan Oken Pratama. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, disampaikan Zulkifli Lubis. Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa yang disampaikan Meli Maria SH.

“Kepada Fraksi Partai Golkar atas dukungan terhadap upaya pencapaian realisasi target PAD melalui perencanaan yang efisien, kami ucapkan terima kasih. Pemkab Mura melalui Perangkat Daerah terkait terus berupaya meningkatkan realisasi PAD dengan cara melakukan rasionalisasi terhadap target dan potensi PAD yang ada sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai harapan kita bersama,” ungkap Ratna.

Bupati Ratna mengatakan terhadap harapan agar kenaikan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan oleh Pemkab Mura, berdasarkan skala prioritas daerah dan menindaklanjuti program nasional dan provinsi, kami ucapkan terima kasih.

“Pemkab Mura telah merencanakan, menyusun dan melaksanakan program/kegiatan pembangunan selalu memperhatikan skala prioritas dan dilakukan sinkronisasi program/kegiatan baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemprov Sumsel,” ujarnya.

Terhadap pendapat bahwa pembiayaan untuk menutup defisit harus menjaga resiko dalam batas aman, kami sampaikan terima kasih, ini sudah menjadi perhatian dan dapat dijlaskan bahwa dalam menyusun APBD, Pemkab Mura tetap memperhatikan segala kemungkinan resiko yang akan timbul dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Terhadap apresiasi bahwa APBD Kabupaten Mura dalam keadaan ideal karena menganut anggaran pendapatan dan yang berimbang [balance budgeting] yang mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik, kami ucapkan terima kasih,” jelas Bupati.

Bupati mengucapkan terima kasih kepada Fraksi PDI Perjuangan terkait dukungan terhadap upaya pencapaian realisasi target PAD melalui perencanaan yang efisien dan optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. “Pemkab  Mura melalui perangkat daerah terkait terus berupaya meningkatkan realisasi PAD dengan cara melakukan menggali potensi PAD yang ada sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai harapan kita bersama,” tuturnya.

“Selain itu, terhadap harapan agar kenaikan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan oleh Pemkab Mura berdasarkan skala prioritas daerah, dapat kami jelaskan bahwa Pemkab Mura menindaklanjuti program telah merencanakan, menyusun dan melaksanakan program/kegiatan pembangunan dengan memperhatikan skala prioritas dan dilakukan sinkronisasi program/kegiatan baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemprov  Sumsel,” papar dia.

Dalam menyusun APBD, kata Bupati, Pemkab Mura tetap memperhatikan segala kemungkinan resiko yang akan timbul dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas penyampaian tersebut, anggota DPRD langsung menyatakan setuju, maka selanjutnya akan dibahas di rapat-rapat Komisi.

Kemudian untuk di rapat tingkat kedua itu mendengarkan laporan pembahasan komisi-komisi DPRD Mura, terhadap APBD Kabupaten Mura Tahun Anggaran 2025. [AbV/ADV]