‘D’ Ditahan Mabes Polri, Kasus OTT Muba

- Jurnalis

Senin, 24 Januari 2022 - 15:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Penangkapan

Ilustrasi Penangkapan

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Terlibat suap kasus [OTT Muba], anggota Polri berinisial D ditahan Direktorat Tindak Pidana Korupsi [Dittipikor] Bareskrim Polri sejak Sabtu [8/1/2022] lalu.

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Drs Toni Harmanto MH melalui Kabid Humas, Kombes Pol Supriadi mengatakan, personel Polri inisial D ditahan terkait hasil dari pada sidang saksi OTT Muba.

“Dalam sidang tersebut, kita mendapatkan informasi salah satunya bahwa adanya aliran dana yang diterima salah satu oknum Polda dan kita membenarkan hal tersebut,” ujarnya, Senin [24/1/2022].

Dikatakan Supriadi bahwa oknum tersebut saat ini sudah ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri.

“Kita pastikan bahwa penahanan tersebut terkait aliran dana Rp2 miliar yang merupakan kasus di Muba,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa aliran dana tersebut masuk ke personel Polri inisial D saat menjabat sebagai Kasubdit Tindak Pidana Korupsi [Tipikor] Ditreskrimsus di Muba.

Baca Juga:  200 Mobil Listrik Asal Vietnam Bakal Ngaspal di Palembang, Pantik Sorotan Tajam DPRD, Dishub Belum Tahu Soal Sertifikasi Supir

“Tentunya kita pastikan apabila nanti ada yang terlibat dalam kasus yang menimpa anggota Pokri D akan kita proses sesuai dengan instruksi Kapolda Sumsel, Irjen Pol Drs Toni Harmanto MH,” jelasnya.

Hingga saat ini, lanjut Supriadi mengungkapkan belum ada pemeriksaan terkait kasus yang dialami Personel Polri D.

Ia menegaskan, pihaknya fokus untuk satu masalah terlebih dahulu.

“Tentunya kita akan lebih fokus untuk masalah yang ditangani Mabes Polri ini terlebih dahulu, apabila nanti dalam perjalanannya adanya anggota lain yang terlibat dalam hal serupa akan kita tangani,” tegasnya.

Kombes Pol Supriadi memastikan, bahwa
baru Inisial Personel Polri D saja yang resmi di tahan oleh Bareskrim Mabes Polri.

“Setelah sidang pidana umum dia akan dilakukan sidang disiplin dan kode etik,” tutupnya. 

Berikut ungkap kasus korupsi Ditreskrimsus Polda Sumsel dan jajaran tahun 2020 – 2021

  1. Sudbit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel 3 Kasus [2020] 6 kasus [2021],
  2. Polrestabes Palembang 2 Kasus [2020] 0 kasus [2021],
  3. Polres Banyuasin 0 Kasus [2020] 2 kasus [2021]
  4. Polres Muba 2 Kasus (2020) 2 kasus [2021]
  5. Polres OKU Selatan 0 Kasus (2020) 0 kasus [2021]
  6. Polres OKI 10 kasus [2020] 0 kasus [2021]
  7. Polres Mura 2 kasus [2020] 0 kasus [2021]
  8. Polres Pagaralam 4 kasus (2020) 0 kasus [2021]
  9. Polres OKU 1 kasus (2020) 0 kasus [2021]
  10. Polres OI 0 kasus [2020] 3 kasus [2021]
  11. Polres Prabumulih 2 kasus [2020] 0 kasus [2021]
  12. Polres Lahat 1 kasus [2020] 1 kasus [2021]
  13. Polres Lubuk Linggau 0 kasus (2020) 0 kasus [2021]
  14. Polres Muara Enim 1 kasus [2020] 0 kasus [2021]
  15. Polres OKU Timur 1 kasus [2020] 1 kasus [2021]
  16. Polres Empat Lawang 0 kasus [2020] 0 kasus [2021]
  17. Polres Pali 0 kasus [2020] 0 kasus [2021]
  18. Polres Muratara 0 kasus [2020] 0 kasus [2021]. [abV/red]

Berita Terkait

Kebutuhan 7.000 Kantong Darah Perbulan, PMI Palembang Masih Kekurangan 2.000 Kantong
RAPBD Perubahan OKU Timur 2026 Dikabarkan Ditolak Kemendagri, Enos: Belum Ada Surat Resmi
EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Koalisi Pers Gandeng Kompolnas-DPRD, Desak Polda Sumsel Tuntaskan Kasus Penganiayaan Dua Jurnalis
Bongkar Dugaan Skandal Rp70 Miliar Perjadin Setwan DPRD Sumsel: Dari Pungli Rp500 Ribu hingga Perjalanan Fiktif
HGB 351 Mati Sejak 2020, Warga Desak Wali Kota Palembang Segera Buka Jalan Cinde
Andreas Desak Bapenda Palembang Buka-bukaan Soal Penunggak Pajak Kakap PBB‎

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 14:50 WIB

Kebutuhan 7.000 Kantong Darah Perbulan, PMI Palembang Masih Kekurangan 2.000 Kantong

Rabu, 21 Oktober 2026 - 20:47 WIB

RAPBD Perubahan OKU Timur 2026 Dikabarkan Ditolak Kemendagri, Enos: Belum Ada Surat Resmi

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:48 WIB

CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Senin, 19 Oktober 2026 - 19:51 WIB

Koalisi Pers Gandeng Kompolnas-DPRD, Desak Polda Sumsel Tuntaskan Kasus Penganiayaan Dua Jurnalis

Senin, 19 Oktober 2026 - 19:00 WIB

Bongkar Dugaan Skandal Rp70 Miliar Perjadin Setwan DPRD Sumsel: Dari Pungli Rp500 Ribu hingga Perjalanan Fiktif

Berita Terbaru