Gabungan Organisasi Buruh Sumsel Desak Eksekutif dan Legislatif Batalkan UU Ciptaker

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Gelombang penolakan terhadap Undang undang Omnibuslaw klaster Tenaga Kerja masih terus dilakukan, kali ini ratusan Gerakan Pekerja/Buruh untuk Keadilan Sumatera Selatan (GEPBUK SS) menggelar aksi menolak UU Ciptaker yang telah disahkan DPR RI di depan gerbang DPRD Sumsel, Kamis (15/10/2020).

Kedatangan mereka disambut dengan pengawalan ketat aparat petugas Kepolisian dan TNI.

Ketua Koordinator Aksi, Hermawan dalam orasinya mengatakan, aksi kami yang kami gelar hari ini merupakan bentuk dari penolakan UU Omnibuslaw Ciptaker. “Kami minta kepada DPR RI untuk segera membatalkan UU Omnibuslaw klaster Cipta Kerja atau Presiden Republik Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang undang (PERPPU) pembatalan UU Omnibuslaw Ciptaker,” kata Hermawan dengan lantang di hadapan massa aksi butuh, Kamis (15/10/2020).

Untuk pemerintah daerah, sambung Hermawan, baik eksekutif maupun legislatif, Gubernur dan Ketua DPRD Sumsel juga untuk ikut bersama buruh menolak dan membatalkan undang undang Omnibuslaw klater Tenaga Kerja. “Kami akan rasakan dapat apabila UU ini berlaku, apakah kita semua setuju akan menjadi buruh bangunan seumur hidup. Karena itu, sekali lagi kami tegaskan kepada Presiden untuk mengeluarkan PERPPT klaster tenaga kerjaan,” ungkapnya.

Dari pantauan media, aksi yang dilakasanakan gabungan organisasi pekerja dan buruh se Sumael masih berlangsung di depan arah pintu masuk gerbang DPRD Sumael, dan belum ada satu pun pejabat baik eksekutif maupun Legislatif yang menemui merka di lapangan.

Aksi gabungan pekerja dan buruh teridri dari, SPSI, KSBSI, KSPI, FSB NIKEUBA, dan FSP Sumsel.

Laporan Abror Vandozer