EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Pengamat politik Sumatera Selatan sekaligus Sekretaris Wilayah Asosiasi Ilmu Politik Indonesia [AIPI] Sumsel, Ahmad Haekal Al-Haffafah, meminta Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginisiasi langkah kesiapsiagaan kesehatan tingkat provinsi menyusul tingginya angka kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut [ISPA] di Sumsel.

Berdasarkan data yang dilaporkan Dinas Kesehatan Sumsel, kasus ISPA secara kumulatif mencapai 428.169 hingga 17 Oktober 2026. Angka tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kesiapan layanan kesehatan, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan mengantisipasi risiko kesehatan masyarakat di tengah persoalan karhutla dan kualitas udara.

Haekal menilai, besarnya angka kasus tersebut perlu direspons melalui kebijakan yang terukur dan berbasis data. Ia mendorong Gubernur agar mengoordinasikan kajian bersama Dinas Kesehatan dan instansi terkait untuk mempertimbangkan penetapan Sumsel sebagai provinsi siaga ISPA sesuai indikator kesehatan dan ketentuan yang berlaku.

“Angka kasus ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Kami mendorong Gubernur Sumsel mengambil langkah koordinatif untuk memastikan kesiapan layanan kesehatan dan perlindungan masyarakat.

Penetapan status siaga perlu dikaji berdasarkan indikator yang jelas agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” ujar Haekal.

Menurutnya, penanganan ISPA perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari respons pemerintah terhadap dampak karhutla. Upaya pengendalian kebakaran harus berjalan beriringan dengan pemantauan kualitas udara, penguatan layanan kesehatan, dan penyampaian informasi risiko kepada masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya perlindungan bagi kelompok rentan, terutama anak-anak, lansia, ibu hamil, dan warga yang memiliki gangguan pernapasan. Pemerintah perlu memastikan fasilitas kesehatan siap memberikan pelayanan serta memiliki mekanisme respons yang sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan.

“Yang kita harapkan adalah langkah antisipatif yang jelas, koordinasi yang efektif, dan keterbukaan informasi. Dengan begitu, masyarakat mengetahui langkah perlindungan yang perlu dilakukan, sementara pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menentukan kebijakan,” katanya.

Haekal menambahkan, pemerintah provinsi perlu melibatkan pemerintah kabupaten/kota, dinas pendidikan, instansi lingkungan hidup, BPBD, dan fasilitas pelayanan kesehatan agar penanganan berjalan terpadu. Evaluasi kegiatan sekolah, khususnya aktivitas luar ruangan, juga perlu mempertimbangkan kondisi kualitas udara dan rekomendasi instansi berwenang.

Dorongan tersebut sejalan dengan perhatian AIPI Sumsel dalam forum roundtable discussion pada Sabtu, 17 Oktober 2026, di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, yang membahas persoalan karhutla dan implikasinya terhadap kebijakan publik serta perlindungan masyarakat.

Menurut Haekal, tantangan utama pemerintah bukan hanya merespons besarnya angka kasus, melainkan memastikan data tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas. Kami berharap Gubernur segera mengoordinasikan langkah konkret bersama instansi terkait, termasuk mengkaji kebutuhan penetapan status siaga ISPA agar respons pemerintah sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi masyarakat,” tutupnya. [red]