7 Cabang Kecamatan PGRI Palembang Terdampak PAW, Berikut Alasannya

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Ketua PGRI Palembang H Bahrin SPd MM menyebutkan pelantikan terhadap kepengurusan pergantian antar waktu [PAW] dilakukan terhadap tujuh kecamatan di Kota Palembang [Seberang Ulu II, Ilir Timur II, Ilir Timur III, Sematang Borang, Gandus, Bukit Kecil, dan Sako].

“ini berkaitan dengan AD/ART PGRI terkait dengan kepengurusan yang tidak bisa aktif lagi. Dikarenakan mutasi dan ini untuk PGRI kota Palembang mengambil suatu kegiatan ataupun penggantian antar waktu pada pengurus yang kena PAW,” ungkap Bahrin, di aula PGRI Kota Palembang, Rabu [15/3/2023].

Bagi mereka yang sudah dilantik, Bahrin menuturkan, harus amanah itu yang utama. Kemudian, kedua tentunya harus memperhatikan terkait dengan anggota-anggota yang ada di kecamatan baik dari jumlah.

“Kemudian kalau ada permasalahan guru-guru yang berkaitan dengan keanggotaan PGRI maka harus diselesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan di tingkat kecamatan harus dibawa tingkat kota bahkan tingkat provinsi. Bila perlu ke tingkat nasional misalnya permasalahan tingkat nasional kita berupaya permasalahan guru-guru PPPK yang kebetulan ada masalah yang kebetulan ijazahnya tidak linier itu kita tetap akan perjuangkan di tingkat pusat,” bebernya.

Bahrin menjelaskan, PPPK ini untuk tahun ini, dari PGRI mengajukan penerimaan terhadap lebih kurang 3.500 orang.

“Alhamdulillah ini sudah terserap namun diantaranya masih ada dikarenakan ijazah tadi yang tidak linear sebagai contoh guru bahasa Inggris yang honor di SD kebetulan di SD itu tidak ada Bahasa Inggris tapi dia mengajar mata pelajaran yang lain. Nah inilah yang masih menjadi PR dari PGRI untuk diperjuangkan supaya mereka ini dapat diterima di P3K,” katanya.

Disinggung kaitan dengan BKD, Bahrin mengungkapkan, karena itu domain dari BKD berkaitan dengan masalah pengangkatan mereka jadi kita nunggu. “Kalau nanti ada yang terkendala ya kita PGRI tetap akan mendampingi para guru PPPK,” ucapnya.

“Harapan saya yang jelas mereka ini harus segera melakukan pendataan terhadap jumlah anggota PGRI di tingkat kecamatan. Artinya per SD TK kemudian madrasah dan lain-lain itu harus mereka himpunan dan berikan laporan kepada PGRI kota Palembang. Kemudian yang kedua memperhatikan masalah kesejahteraan dari para anggota kemudian membantu guru-guru yang bermasalah berkaitan dengan masalah hukum, kita di PGRI Palembang yang siap membantu para anggota PGRI yang ada di kota Palembang,” tandasnya. [AbV]