ALIANSI PEMUDA MAHASISWA TUNTUT TRANSPARANSI HUKUM 5 KOMISIONER KPU PALEMBANG

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Sebagai bentuk Kepedulian Demokrasi di Sumatera Selatan terkait penetapan 5 tersangka komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang di sentra Gakkumdu dari unsur kepolisian sekarang dilimpahkan Kejaksaan berdasarkan temuan Bawaslu Kota Palembang. Aliansi Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa (OKPM) yang terdiri dari , PMII Sumsel, KMHDI Sumsel, IMM Sumsel, IPNU Sumsel, GMNI Sumsel menggelar aksi damai dalam mengawal proses tersebut.

“Kami mendukung 5 komisioner KPU Kota Palembang sebagai Pejuang demokrasi dan mendesak transparansi proses hukum dalam penanganan kasus yang terjadi,” kata Ketua PMII Sumatera Selatan Husin Rianda dalam Orasinya Mewakili Sejumlah OKP, di kantor Bawaslu Palembang, Senin (24Juni 2019).

Kemudian, meminta keadilan dalam proses demokrasi penyelenggaraan pemilu, menolak politisi terhadap status tersangka dan menolak politisi permasalahan terhadap lima komisioner KPU Kota Palembang.

“Ada beberapa tuntutan, mulai transparansi prosedur hukum dalam penanganan kasus, mendukung 5 komisioner sebagai pejuang dan menuntut keadilan demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu, menolak politisi permasalahan terhadap 5 komisioner dan status tersangka,” bebernya.

Ditambahkannya “KPU Kota Palembang adalah pejuang bukan pecundang, kami berdiri untuk menuntut keadilan,” lanjutnya.

Menanggapi aksi OKP Sumsel, Ketua Bawaslu Kota Palembang, M Taufik sangat mengapresiasi dan mengajak bersama-sama mengawal proses penanganan hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan sekarang ini terkait permasalahan tersebut.

“Memang setiap aksi ada pro dan kontra, kami Bawaslu Kota Palembang berupaya menjalankan tugas dan kewenangan dalam pengawalan untuk mencegah tindakan pelanggaran. Dipastikan sesuai prosedur dan aturan perundang-undangan,” jelasnya.

Selain itu, Taufik mengajak para masyarakat dan OKP untuk bersama-sama mengawal proses yang sedang berjalan saat ini. Jangan membangun opini yang coba memecah belah penyelenggara pemilu ataupun sampai mencoba mengadu domba.

“Kita tidak ada unsur politisi memang murni menjaga hak pilih warga. Masyarakat Kota Palembang yang kehilangan hak pilih pada 17 April 2019,” tutupnya. (iwan pati)