AP3K Sumsel Desak Hasil RDP Komisi II DPR RI Dieksekusi: Bukti Nyata Perjuangan PGRI untuk PPPK

‎WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Ketua Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sumatera Selatan [AP3K Sumsel], Riduan SPd Gr, mengapresiasi hasil rapat dengar pendapat [RDP] antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi [PAN-RB] serta kepala daerah se-Indonesia.
‎
‎Bahkan, RDP mendapat respon positif dari kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja [PPPK].
‎
‎Menurut Riduan, hasil rapat tersebut menjadi angin segar bagi jutaan PPPK di Indonesia yang selama ini menanti kepastian terkait status dan kesejahteraan mereka.
‎
‎”Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi II DPR RI yang telah membantu menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi PPPK di seluruh Indonesia,” kata Riduan, Rabu 10 Juni 2026.
‎
‎Ia berharap hasil kesimpulan RDP tidak berhenti sebatas rekomendasi, tetapi segera ditindaklanjuti oleh pemerintah agar PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu memperoleh kepastian dan peningkatan kesejahteraan.
‎
‎”Harapan kami proses realisasi tidak berlangsung terlalu lama sehingga PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu dapat lebih sejahtera dan fokus menjalankan tugasnya,” ujarnya.
‎
‎Selain menyoroti hasil RDP, Riduan juga menyinggung polemik yang terjadi di tubuh Persatuan Guru Republik Indonesia [PGRI]. Ia menilai konflik organisasi tersebut telah melalui proses hukum yang panjang dan harus dihormati oleh seluruh pihak.
‎
‎AP3K Sumsel, lanjut dia, menegaskan sikap organisasi yang tetap mengakui kepemimpinan Prof Unifah Rosyidi di tingkat pusat serta Prof Bukman Lian sebagai Ketua PGRI Sumatera Selatan.
‎
‎Riduan menilai perjuangan PGRI selama ini telah memberikan dampak nyata bagi PPPK, terutama dalam memperjuangkan berbagai aspirasi tenaga pendidik dan pegawai pemerintah.
‎
‎”Karena PGRI, aspirasi kami didengar, diakomodasi, dan diperjuangkan. Ini bukti nyata, bukan sekadar retorika,” tegasnya.
‎
‎Ia kembali menekankan pentingnya percepatan implementasi hasil RDP agar harapan PPPK terhadap peningkatan kesejahteraan dapat segera terwujud.
‎
‎”Kami berharap hasil RDP ini benar-benar direalisasikan sehingga PPPK penuh waktu maupun paruh waktu dapat bekerja dengan tenang, sejahtera, dan fokus melayani masyarakat,” pungkasnya. [AbV]