Soal Putusan PTTUN Pilwabup Muaraenim, Gubernur Herman Deru Nunggu Jawaban Kemendagri, Praktisi Hukum: Tidak Bisa Kasasi

PTTUN Palembang Terbitkan Putusan Banding perkara Pilwabup Muaraenim yang dilakukan DPRD Muaraenim
PTTUN Palembang Terbitkan Putusan Banding perkara Pilwabup Muaraenim yang dilakukan DPRD Muaraenim

Herman Deru: Jika DPRD Muaraenim Ingin Kasasi, Silakan…

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Gubernur Sumsel Herman Deru menyebutkan keluarnya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara [PTTUN] Palembang harus kita hormati.

banner 468x60

“Artinya jika pihak DPRD Muara Enim ingin Kasasi ya, silakan,” katanya, Senin 8 Mei 2023.

Untuk masalah proses pemerintahan ini, Herman Deru menjelaskan, kita sedang menunggu jawaban dari Kemendagri mengenai pelantikan pak Kaffah yang SK-nya sudah keluar untuk Bupati. “Nah, kita nggak berani melantik begitu saja, karena ada aturan yang secara attitude, Saya harus berkonsultasi terlebih dulu dengan Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya. 

Saya nunggu jawabannya dulu, apa yang harus dilakukan, dan saya ingatkan ke pada DPRD Kabupaten Muara Enim jika punya alasan untuk kasasi, sebab kalo tidak kasasi berarti inkrah. “Kalo inkrah, ya kita perlu konsultasikan lagi ke Kemendagri, eksekusinya bagaimana? ucapnya.

“Kita menunggu dulu dari Kemendagri. Amar keputusan tersebut baru kira Terima,” pungkasnya. 

Sementara, Praktisi Hukum Muhammad Arifin SH menilai bahwa proses dari awal pemilihan wakil bupati yang dilakukan pihak legislatif Muara Enim pada Selasa 6 September 2022 lalu, memang ada aturan perundang-undangan yang telah ditabrak yaitu pasal 174 dan 176 ayat 4 UU 10/2016.

Arifin meminta ke pada Mendagri, dan Gubernur Sumsel dan DPRD Kabupaten Muara Enim untuk benar-benar, mengkaji, mempelajari serta menyikapi secara baik tentang persoalan tersebut, yang sekarang hasil pemilihan itu bersangkutan [Ahmad Usmarwi Kaffah] telah dilantik menjadi PLT Bupati di Muara Enim.

“Sehingga adanya kepastian hukum terhadap masyarakat Muara Enim. Apabila, putusan PTTUN ini dinyatakan Incraht atau nanti ada upaya Kasasi oleh tergugat atau terbanding maka ini adalah persoalan hukum dan diharapkan ke pada Mendagri, Gubernur dan DPRD Muaraenim untuk tidak gegabah menyikapi dalam permasalahan tersebut,” ujar Putra Daerah Muara Enim ini.

Karena, jika SK DPRD Muara Enim tentang pengesahan Ahmad Usmarwi Kaffah sebagai Wabup Muaraenim dibatalkan PTTUN Palembang, maka seluruh kebijakan yang diambil Wabup ini maka keseluruhannya batal dan cacat demi hukum.

Dia juga mengharapkan terhadap semua pihak, khususnya saudara kami Ahmad Usmarwi Kaffah untuk bisa menyikapi dan mencermati secara bijak tanpa mengedepankan ego sektoral, kepentingan politik. “Ini untuk kepentingan masyarakat di bumi Serasan Sekundang,” timpalnya. [Abror Vandozer/CT]