Pemkab Asahan Rakor Virtual bersama Kemendagri Soal Pengendalian Inflasi

WIDEAZONE.com, ASAHAN | Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Asahan mengikuti rapat koordinasi [Rakor] virtual bersama Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri], Kementerian dan Lembaga terkait, serta seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Rakor tersebut membahas soal pengendalian Inflasi dan penandatangan nota kesepahaman kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan perijinan berlangsung di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Selasa 4 Februari 2025.

Hadir dalam kegiatan tersebut , Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Asahan, Ir Oktoni Eryanto MMA, Dandim 0208/AS diwakili Kasdim 0208/AS Mayor Inf Abdul Haris Pane, Kepala Kajari Asahan Bapak Basril G SH MH, Kapolres Asahan melalui AKP Komang Sri Ayu, OPD Terkait dan tamu undangan lainnya.

Terlihat penandatangan Nota Kesepahaman Kerja Sama dalam pengawasan penyelenggaraan perijinan di Daerah dilakuka oleh Mendagri, Kepala Jaksa Agung RI, Kapolri, Ketua KPK dan Kabappisus.

Mendagri Jendral Polisi [Purn] Tito Karnavian menyampaikan kegiatan zoom meeting ini merupakan kegiatan untuk Penandatangan Nota Kesepahaman kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan perijinan di Daerah guna memastikan kepastian hukum pelaku usaha dan pemerintah dengan kolaborasi untuk perijinan, lebih berkeadilan dan lebih transparan sehingga dapat meningkatkan investasi masuk ke dalam negeri.

Kemudian Nota kesepahaman ini sebagai bentuk segala perijinan khususnya dengan bekerjasama dengan bidang intelijen guna untuk pengawasan dan penindakan apabila ada temuan dalam proses perijinan di Daerah.

Sementara, Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan dukungan penuh program Asta Cita Presiden Republik Indonesia guna mendorong ekonomi dan pembangunan negara Indonesia dengan menghindari krisis ekonomi dan krisis energi di negara Republik Indonesia dengan Mengontrol Indeks Inflasi.

Selain itu, Ketua KPK RI Setyo Budiyanto mengatakan masih ditemukan dalam Pelayanan perijinan yang belum baku sehingga masih terjadinya nepotisme dan korupsi sehingga diperlukan pengawasan yang melekat.

Selanjutnya, Kabappisus Haris menyampaikan Badan pengawasan Pngendalian Investigasi Khusus yang menggunakan APBN dan mengatasi permasalahan yang akan timbul dalam penggunaan anggaran APBN.

Untuk itu pelaksanaan investigasi bekerja sama dengan aparat penegak hukum TNI-Polri kejaksaan untuk memperbaik, akurasi, percepatan, mempermudah dalam perijinan dengan perkembangan digital untuk terkontrol proses perijinan.

Di penghujung, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyebut, untuk proses perijinan di Daerah diharapkan dapat mempermudah guna menarik sebanyak-banyak investor untuk pembangunan nasional sehingga dapat menekan indeks Inflasi atau mempertahankan indeks inflasi di daerah.

“Ada beberapa hal yang dapat menekan angka indeks Inflasi dengan memperdayakan hasil produksi panen para petani untuk menghindari ekspor memenuhi kebutuhan bahan pokok makanan atau sembako,” tukasnya.

Laporan Subhan Hadi Darmawan | Editor AbV