banner 2560x598

banner 2560x598

Padamkan Bara Konflik Papua, JDP: Lakukan Humanitarian Pause

  • Bagikan
Satuan Tugas (Satgas) Operasi Nemangkawi menangkap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Jayapura, Papua, Gigen Telenggeng.
Satuan Tugas (Satgas) Operasi Nemangkawi menangkap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Jayapura, Papua, Gigen Telenggeng.
banner 468x60

WIDEAZONE.com, JAKARTA | Koordinator Jaringan Damai Papua [JDP] Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia [LIPI], Adriana Elizabeth menilai pendekatan militer yang selama ini dilakukan pemerintah terhadap penyelesaian konflik di Papua tidak benar-benar menyentuh akar persoalan. 

Sebab menurutnya, persoalan yang berkembang di sana bukan hanya sebatas separatisme semata.

Adriana menuturkan, dari hasil kajian Papua Road Map yang diterbitkan LIPI pada 2009 terdapat beberapa akar persoalan di Bumi Cendrawasih yang meliputi isu peminggiran, diskriminasi, termasuk minimnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia.

Selain itu, tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dalam keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua juga menjadi persoalan lain.

Problem lainnya merupakan proses integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang tak kunjung tuntas,

Karenanya, ia menilai model pendekatan militer yang masih berjalan sampai saat ini, tidak akan pernah mampu dan bisa menyelesaikan konflik yang ada di Papua, seperti dilansir dari CNN Indonesia, Rabu ]1/12/2021].

Menurutnya, pemerintah harus memberikan kesempatan bagi masyarakat Papua untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi apa pun tanpa perlu diberi stigma separatis.

“Sebab mereka tidak pernah diberi ruang untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan, dan persoalan yang mereka alami,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat [26/11].

“Sementara pelibatan TNI dalam bayangan mereka selama ini erat kaitannya dengan tindakan represif. Akhirnya jadi akumulasi ingatan dari generasi ke generasi, sehingga konflik malah jadi berkepanjangan,” imbuhnya.

Adriana menyambut baik rencana Panglima TNI terpilih Jenderal Andika Perkasa ihwal pendekatan ‘lunak’ non-perang dalam penanganan konflik di Papua. Menurutnya, sebagai rencana baru, langkah tersebut jelas membawa harapan bagi perdamaian di Papua.

Andika berjanji akan mengevaluasi pendekatan TNI dalam menangani konflik di Papua, dengan memperlakukan Bumi Cenderawasih sebagaimana provinsi lain di Indonesia.

Ia menilai, Andika terlebih dahulu perlu membuktikan ucapannya yang ingin melakukan pendekatan dialog dengan menarik seluruh pasukan TNI non-organik yang berasal dari luar Papua. Hal itu untuk meredam kekerasan yang sering terjadi di kawasan tersebut.

Menurutnya, upaya untuk menambah jumlah pasukan dalam penanganan konflik di Papua merupakan keputusan yang keliru.

Adriana mengatakan Andika harus mampu melakukan humanitarian pause atau jeda kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik di Papua. Sebab, itu merupakan satu-satunya cara untuk menghadirkan Papua yang damai.

Pun untuk menghentikan jatuhnya korban lebih banyak, baik dari pihak aparat TNI-Polri, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka [TPNPB-OPM], maupun masyarakat sipil.

“Mereka [OPM] adalah gerakan separatis, gerakan yang ingin merdeka, bukan teroris. Solusinya bukan dengan mengirim tentara, tapi mengirim diplomat untuk berunding dengan mereka. Kalau pendekatan damai, cara pandangnya harus seperti itu, bukan dengan mengirim pasukan, itu bukan paradigma damai,” jelasnya.

Penyelesaian konflik di Papua dengan pendekatan militer dinilai hanya memperkeruh suasana dan tidak menyentuh akar persoalan. Jeda kemanusiaan dan upaya dialog menjadi satu-satunya jalan penyelesaian konflik.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *