“Proyek Malapetaka”, Ditawar Secara tak Normal !

“Proyek Malapetaka”, Ditawar Secara tak Normal !
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Birendrajana ST MT didampingi PPK BBWS VIII Beny Ferdinan

KETIDAKNORMALAN penawaran peserta lelang proyek konservasi embung di Kabupaten Bangka Selatan, dikhawatirkan bakal merusak kualitas pekerjaan proyek tersebut.

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG —- Proyek bernilai puluhan miliar rupiah, harus dimbangi dengan niat yang baik untuk mengerjakannya. Jika tidak, hasilnya bakal jadi malapetaka.

Menanggapi adanya latar belakang proses tender yang diakui Balai Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah V Sumatera Selatan Sumihar Panjaitan ST MT sebagai proyek “malaperaka”, mengejutkan staf ahli Kepresidenan RI Nur Kholis SH MA.

Menurut Nur Kholis, Presiden Joko Widodo tidak ingin terjadi adanya indikasi ketidakbenaran dalam proses pelelangan proyek benilai puluhan miliar rupiah di daerah.

“Bapak Presiden menginginkan setiap pekerjaan proyek bernilai puluhun miliar jangan terjadi proses kecurangan. Jika ini terjadi, saya akan memberi masukan agar proyek itu segera dilacak dan segera ditindak oleh pihak BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujar Nur Kholis ke pada Wideazone.com dan ZoomPost melalui telepon seluler, Sabtu (1/8/2020).

Proyek pengairan yang barasal dari Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWS) VIII merupakan proyek pusat yang dikerjakan di daerah. “Dari nilai pekerjaannya saja sudah bisa kita ketahui bahwa ini proyek pusat,” kata Nur Kholis.

Nur Kholis meminta agar seluruh wartawan di Sumatera Selatan dan Bangka dapat bekerjasama untuk mengamati proses pelelangan hingga ke pelaksanaan kerjanya.

“Bila perlu sisa anggaran proyeknya terus dipantau. Sebagai staf ahli Kepresidenan, saya mencoba mambantu menegakkan program pemerintahan yang bersih,” tegasnya.

Menurut dia, jika dalam proses lelang saja sudah ada indikasi “ketidakbenaran”, maka untuk lanjutan prosesnya pasti memunculkan kecurigaan masyarakat.

“Dari Jakarta ini, saya mohon info lanjutan terkait proyek embung tersebut dari Pak Anto dan kawan-kawan lain,” katanya.

Sebelumnya, proses lelang yang digelar BP2JK Wilayah V Sumatera Selatan terdapat persoalan yang harus dikaji ulang.

Sebab sebagai pelaksana pemilihan jasa konstruksi, Sumihar Panjaitan sendiri mengakui adanya kejanggalan ketika memenangkan seorang peserta tender.

Sebagai unit baru di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), BP2JK khusus mengadakan lelang di bawah Direktorat Bina Konstruksi.

Namun dalam pelaksanaan lelang proyek konservasi embung di Kabupaten Bangka Selatan diduga terjadi kejanggalan. Sebab pemenang tender PT Tanjung Lapan ternyata berkas posisi jaminan perusahaan itu sudah kadaluarsa.

Namun ketika tender diulang, justu PT Tanjung Lapan kembali menjadi pemenang. Kok bisa begitu?

Justru Kepala BP2JS Sumihar Panjaiatan mengakui adanya ketimpangan dalam tender proyek. Makanya ia menilai proyek konservasi embung di Bangka Selatan itu “proyek malapetaka”.

Dari informasi di lapangan, Wideazone.com dan ZoomPost menerima kabar bahwa proyek senilai Rp 10,4 miliar mendapat tawaran dari PT Tanjung Lapan senilai Rp 7,6 miliar.

“Dengan penawaran senilai itu, maka tender proyek konservasi embung tersebut dimemangkan pihak PT Tanjung Lapan,” tegas peserta lelang lain yang mewakili PT Promix Karya, Hairi.

Menurut dia, sisa lelang sebesar Rp 3,1 miliar itu merupakan kelebihan yang harus dikembalikan ke pemerintah. “Kita tidak ingin ada oknum tertentu yang memanfaatkan uang sisa anggaran proyek itu,” kata Hairil.

Terkait adanya proses lelang, jelas Hairi, pihaknya sangat bingung. Sebab, katanya, dalam dua kali proses lelang, terjadi dua kali sanggahan dengan dua pemenang berbeda.

Pada lelang pertama, paket konservasi embung itu dimenangkan PT Sejati Mandiri. Kemudian terjadi sanggahan dari peserta lelang. Dari paket kedua, prosesnya dimenangkan PT Tanjung Lapan.

“Padahal posisi jaminan perusahaan itu sudah kadaluarsa. Lalu terjadi lagi sanggahan. Namun dalam proses lelang ketiga, penyelenggara tetap memberi peluang kemenangan bagi PT Tanjung Lapan. Kemenangan itu diperoleh karena penawaran yang diajukan tidak masuk akal. Dalam kasus ini, kami sebagai peserta lelang sangat dirugikan,” tegas Hairil, Sabtu (1/8/2020).

Dalam kasus itu, Hairi dari sejumlah peserta lelang lainnya bakal mengajukan sanggahan kembali ke panitia lelang pada Kamis atau Jumat mendatang.

Tetap Dipantau

Sementara itu, ketika masalahnya dikonfirmasikan ke Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Birendrajana ST MT, mengatakan meski PT Tanjung Lapan tampil sebagai pemenang namun perusahaan itu belum ditunjuk sebagai pelaksana pengerjaan proyek konservasi embung tersebut.

“Jika pada Desember 2020 mendatang PT Tanjung Lapan mulai bekerja, namun proses pekerjaannya akan tetap kita pantau secara ketat. Jika juga bakal mengajak wartawan ke lokasi,” kata Birendrajana.

Saat ditanya seputar penawaran lelang PT Tanjung Lapan yang kontroversi, Birendrajana tampak tak bereaksi. Namun ia mengatakan kelebihan uang lelang itu akan dimasukkan sebagai anggaran sisa lelang.

“Nanti akan kita kembalikan ke kas negara,” kata Birendrajana, dalam pertemuan dengan wartawan, Rabu lalu (29/7/2020).

Laporan Abror Vandozer dan Anto Narasoma