Proses Tahapan Pilkada, Kordiv Pengawasan Bawaslu OI: Belum ada aturan yang mengatur proses dan tahapan

Proses Tahapan Pilkada, Kordiv Pengawasan Bawaslu OI: Belum ada aturan yang mengatur proses dan tahapan
Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan Bawaslu Ogan Ilir, Idris SH

WIDEAZONE.COM, OGAN ILIR — Wilayah Sumatera Selatan akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 ini. Dari 17 Kabupaten dan kota terdapat  tujuh (7) kabupaten yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi.

Pesta demokrasi akan diselenggarakan di kabupaten Ogan Ilir (OI), Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, OKU Timur, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Musi Rawas (Mura) dan Musi Rawas Utara (Muratara).

Kabupaten Ogan Ilir satu dari tujuh kabupaten di wilayah Sumsel yang juga akan menyelenggarakan tahapan pemilukada pada tahun ini.

Dalam proses tahapan pilkada tentunya terdapat aturan yang mengatur persoalan tentang tahapan, program dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan Bawaslu Ogan Ilir, Idris SH mengatakan dalam proses pencalonan belum ada aturan yang mengatur tentang proses dan tahapan. Ada pun proses PKPU atau pun Bawaslu yang mengatur tentang proses kampanye ini belum mengatur terkait persoalan pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Proses terkait Alat Peraga Kampanye (APK) untuk pasangan calon, kita belum bisa melakukan tindakan karena belum ditetapkan jadwal atau proses penetapan calon kecuali memang sudah dilakukan poses penetapan, Bawaslu baru bisa mengambil sikap/tindakan proses mengenai proses pemasangan alat peraga,” kata Idris kepada wartawan Wideazone.com dan Zoom Post saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (12/2/2020).

Terkait pemasangan APK, Kordiv Pengawasan Bawaslu Ogan Ilir menyampaikan, kita akan melakukan kajian bersama rekan-rekan Bawaslu.

Untuk mencermati pemasangan alat peraga yang sekarang sudah dipasang oleh calon atau bakal calon (balon) yang mensosialisasikan sebagai calon. Proses penetapan calon ini belum memasuki tahapan, proses tahapan belum ada aturan yang mengatur tentang proses pencalonan,” urainya.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat ini tanggal 19 Februari 2020, baru pembahasan terkait calon independen.

“Proses sekarang belum ada tahapan kampanye, untuk APK, spanduk atau alat peraga yang beredar masih dalam proses kajian, sepengetahuan dan pengamatan kami ini belum masuk tahapan kampanye,” tegas Idris sembari mengakhiri pembicaraannya.

Laporan Rosita

Editor Abror Vandozer