Donasi Rp2 Triliun, Bagindo Togar: Ekstra Super Prank

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Kita mengangggap dana hibah sebesar Rp2 Triliun sangat tidak rasional, awalnya kita dikejutkan dengan pribadi seseorang menyumbangkan dengan nilai fantastis dan akhirnya kita digegerkan lagi terkait persoalan ini.

Hal itu disampaikan pengamat Sosial Politik, Bagindo Togar, saat dihubungi melalui sambungan seluler, Senin (2/8/2021).

“Akal sehat kita yang lazim sebagai masyarakat awam sangat sulit untuk menerimanya. Karena ini salah satu masuk tiga besar di dunia dan pribadi nomor satu di dunia. Kalo koorporasi yang menyumbangkan sekian triliun kita masukdi rangkibg tiga di dunia,” ungkap Bagindo.

Dikatakan Bagindo Togar, anehnya jumlah Rp2 Triliun yang tergolong besar seperti APBD salah satu kabupaten kota di Provinsi Sumsel, kok begitu mudahnya menyerahkan dengan alasan ada amanah dan prosesinya sangat sederhana tanpa adanya acar formal hanya bebrbentuk simbolis, dan ini menyingkirkan aspek aspek logika dan rasional. “Proses tersebut tidak mengutamakan proses logika dan aspek rasional,” ujarnya.

Terkait kegaduhan di tengah pandemi ini baik nusantara dan dunia, jelas Bagindo, harusnya terlebih idealnya persoalan administrasi dan legal formal perbankan telah selesai/kelar (Hibah Rp2 Triliun) baru diekspos. “Misalnya memindahkan uang di atas Rp500 juta saja itu nggak mudah harus melalui PPATK, melibatkan Bank Indonesia. Harusnya dipindah buku dulu dan saldo sudah dipindahkan. Akibatnya persoalan logis tersingkirkan,” terangnya.

Menurutnya, kita sudah terkena ekstra super prank, kok tega teganya keluarga almarhum berbuat seperti ini, apakah ada tujuan lain di balik semua ini?. “Tapi kita tidak bisa menduga ssjauh itu namun praduga praduga dan asumsi asumsi akan beredar dan bertebaran di publik, dan yang paling penting harusnya Rp2 trilun tersebut sudah dipindahkan terlebih dahulu,” tegasnya.

Harusnya dikedepankan aspek logis dan rasional. Ia berharap tidak cukup dengan hukum tindak pidana umum, ini adanya aspek etik yang harus diberlakukan kepada pelaku yang telah membuat malu bagi Sumsel, Nasional dan dunia.

Sementara itu, Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Dr Husni Thamrin menanggapi dan menilai kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama para pejabat publik yang mengemban amanah, agar tidak terbuai janji- janji manis.

“Setiap respon kebijakan hendaknya dilakukan secara hati-hati, diteliti dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu. Apalagi di tengah situasi pandemik COVID-19 saat ini. dan inilah pelajaran pentingnya,” katanya, Senin (2/8/2021).

Selain diteliti secara hati-hati, Husni juga mengatakan, diperlukan respon cepat, asal tidak boleh mengabaikan ketelitian dan kehati-hatian. Terlebih saat ini masyarakat sangat berharap adanya bantuan sebesar itu

“Setiap respon haruslah dimonitor, dan apa pun yang terjadi hendaknya menjadi rujukan untuk respon kita berikutnya dalam hal penanganan COVID-19 ini,” pungkasnya.

Laporan Abrar Vandozer